Dengan alasan kawasan indenpenden, mahasiswa usir polisi dari kampus

id unjuk rasa mahasiswa

Dengan alasan kawasan indenpenden, mahasiswa usir polisi dari kampus

Polisi sedang menjaga unjuk rasa mahasiswa. (ANTARA SUMBAR/Irfan Taufik)

Ini kawasan kampus, kawasan independen. Tidak perlu ada polisi. Kami tidak buat rusuh. Kami cinta kampus. Kami perjuangkan nasib mahasiswa
Tanjungpinang, (Antaranews Sumbar) - Dengan kampus adalah kawasan indenpenden, sejumlah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang sedang berunjukrasa justru mengusir beberapa polisi yang menjaga aksi tersebut.

Unjuk rasa tersebut diikuti sekitar 200 orang mahasiswa bertempat di halaman Rektorat UMRAH Tanjungpinang, Senin.

Presiden Mahasiswa UMRAH Tanjungpinang, Muhamad Putra, meminta pihak kepolisian keluar dari kampus.

"Ini kawasan kampus, kawasan independen. Tidak perlu ada polisi. Kami tidak buat rusuh. Kami cinta kampus. Kami perjuangkan nasib mahasiswa," tegasnya.

Sejumlah mahasiswa menghampiri sejumlah perwira polisi. Mereka meminta polisi tidak berada di kampus.

Rektor UMRAH Tanjungpinang, Prof Syafsir Akhlus yang menghadapi para pendemo sejak awal aksi juga meminta pihak kepolisian tidak berada di kampus.

Sejumlah anggota kepolisian yang berpakaian seragam pun keluar dari kampus. Namun sejumlah anggota Satintel Polres Tanjungpinang masih memantau jalannya aksi.

"Masih ingat dengan aksi unjuk rasa di luar kampus? Ada oknum polisi yang represif terhadap mahasiswa," kata Putra.

Pengusiran yang dilakukan mahasiswa tersebut kedua kali dilakukan setelah sebelumnya sejumlah anggota kepolisian juga diusir dari kampus melalui orasi.

Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut reformasi kampus. Rektor juga diminta untuk minta maaf kepada masyarakat karena berbagai permasalahan yang terjadi di kampus seperti dugaan korupsi program integrasi sistem akademik sebesar Rp30 miliar dan uang kuliah tunggal yang mahal.

"Uang negara untuk membangun kampus, tetapi ada yang menggunakan untuk kepentingan pribadi. Ini sudah dua kali terjadi," katanya.

Putra menegaskan mahasiswa menolak kuliah di kelas sebelum kampus diperbaiki dengan sistem yang transparan. Mahasiswa juga menolak membayar uang kuliah tunggal.

"Perbaiki fasilitas kampus," tegasnya.(*)