Gubernur pastikan kekurangan kantor pascagempa 2009 tidak ganggu kinerja pemerintah

id Irwan Prayitno

Gubernur pastikan kekurangan kantor pascagempa 2009 tidak ganggu kinerja pemerintah

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. (cc) (cc/)

Sejumlah kantor OPD yang rusak pascagempa 2009 hingga saat ini memang ada yang masih belum terbangun, tetapi tidak mengganggu kinerja mereka
Padang, (Antaranews Sumbar) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memastikan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu yang belum memiliki kantor representatif pascagempa 2009 tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

"Sejumlah kantor OPD yang rusak pascagempa 2009 hingga saat ini memang ada yang masih belum terbangun, tetapi tidak mengganggu kinerja mereka," kata dia di Padang, Senin.

Ia menyebutkan itu usai meresmikan kantor bari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumbar di Padang.

Menurutnya salah satu indikator yang menunjukkan baiknya kinerja pemerintahan yang disokong OPD adalah penghargaan dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).

Penghargaan itu diberikan pada provinsi dengan predikat baik kategori pemerintah daerah dalam aspek kinerja dan pemerintahan.

Dalam aspek kinerja, Sumbar diakui memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh di segala sektor di antaranya lapangan usaha, pertanian, kehutanan, perikanan serta transportasi dan perdagangan.

Sementara dari aspek pemerintahan Sumbar dinilai baik dalam pengelolaan keuangan.

Dibuktikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar yang terus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Hingga WTP lima kali berturut-turut sejak 2012. Kemudian, Kementerian Keuangan juga memberikan penghargaan karena menilai dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 meraih capaian tertinggi.

Sebelumnya pada 30 September 2009 gempa besar berkekuatan 7,9 Skala Richter terjadi di Sumbar.

Gempa itu menyebabkan 1.195 orang tewas dan lebih dari 1.000 lainnya mengalami luka-luka. Ratusan ribu bangunan termasuk gedung pemerintahan hancur dan rusak.

Sebanyak 197.751 rumah masyarakat yang rusak diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Akibatnya gedung pemerintahan banyak yang tertunda pembangunannya.

Kantor OPD yang rusak saat gempa dan belum dibangun kembali itu diantaranya Dinas Pertanian Sumbar, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pangan dan Dinas ESDM.

Dinas Pertanian sekarang menempati gedung lain yang dinilai cukup representatif dan pembangunan kantor lama belum dilaksanakan.

Gedung Badan Keuangan Daerah hanya diperbaiki dan tetap menggunakan gedung lama.

Gedung Dinas Pangan Sumbar dan Dinas ESDM sedang dalam pembangunan.

"Secara bertahap gedung kantor ini kita bangun kembali, karena semua berkaitan dengan anggaran," katanya. (*)