Golkar Resmi Ajukan Bambang Soesatyo Sebagai Ketua DPR

id Airlangga Hartarto

Golkar Resmi Ajukan Bambang Soesatyo Sebagai Ketua DPR

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. (Antara)

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan bahwa partainya mengajukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

"DPP Partai Golkar memutuskan dan menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR," kata Airlangga dalam konferensi pers di Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan keputusan partainya itu diambil setelah melakukan komunikasi dengan para senior Golkar terkait siapa kader partai tersebut yang cocok menduduki jabatan tersebut.

Airlangga mengatakan setelah melakukan komunikasi starategis di internal dan komunikasi politik, maka diputuskan Bambang sebagai Ketua DPR karena memiliki pengalaman lengkap.

"Bambang Soesatyo memiliki pangalaman panjang di DPR sehingga memahami hakikat sistem dan kelembagaan DPR, memiliki konseptual dalam ide dan gagasan. Dan Pak Bambang merupakan alumni wartawan sehingga dapat berkomunikasi yang baik," ujarnya.

Airlangga mengatakan Golkar memahami bahwa Ketua DPR memiliki tugas tidak mudah, terutama menghadapi tahun politik karena kemungkinan konstelasi politik meningkat.

Namjn menurut dia, Ketua DPR dengan lembaga DPR bisa menjadi bagian dalam mengembangkan kondusifitas dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi.

"DPR mendapatkan sorotan luas karena dalam posisi tidak menguntungkan sehingga perlu peningkatan kinerja dan citra positif masyarakat," katanya.

Airlangga mengatakan sebelum Bambang dilantik, maka DPP Partai Golkar telah meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menarik keanggotan Bambang Soesatyo sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Kewenangan KPK.

Menurut dia, penarikan tersebut tidak digantikan dengan anggota Fraksi Golkar yang lain dan DPP Partai Golkar meminta agar kerja Pansus KPK segera diselesaikan.

"Prinsipnya kami tidak toleransi terhadap langkah yang memperlemah KPK karena merupakan amanah Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar," katanya.

Airlangga mengatakan apabila kinerja Pansus KPK tidak selesai pada masa sidang ini maka Golkar dipastikan akan menarik semua anggotanya di Pansus tersebut. (*)