Padang, (Antaranews Sumbar) - Ketua Komisi IV bidang pembangunan DPRD Sumatera Barat M Nurnas mengatakan program normalisasi sungai di Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan secara berkelanjutan karena biaya yang dibutuhkan cukup besar.
"Sebaiknya normalisasi sungai pada tahap awal dilakukan pada titik-titik rawan," katanya ketika dihubungi dari Padang, Rabu (10/1).
Ia mengatakan sebagian besar sungai yang ada di Pesisir Selatan merupakan kewenangan Pemprov Sumbar dan pada tahun ini dianggarkan Rp55 miliar dari APBD 2018 untuk normalisasi sungai di daerah itu.
Salah satu sungai yang akan dinormalisasi adalah sungai di kawasan Jorong Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, yang dianggarkan Rp10 miliar.
Menurutnya saat ini ada empat titik rawan di sungai itu yang menjadi penyebab banjir.
Dirinya berharap Dinas Pengendalian Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar agar melakukan pekerjaan secara optimal dengan anggaran yang ada.
"Kita berharap dana yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga banjir tidak terjadi ketika curah hujan yang tinggi," kata dia.
Ia mengakui untuk program normalisasi sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan anggaran Rp150 miliar namun dalam APBD 2018 hanya mampu menganggarkan Rp50 miliar.
"Normalisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar karena sungai itu menyebabkan banjir di kawasan rumah penduduk dengan tinggi air mencapai dua hingga tiga meter. Ini jelas membahayakan masyarakat," ujar dia.
Ia berharap program normalisasi sungai tidak terhenti pada tahun ini saja, akan tetapi juga dilakukan setiap tahun sehingga seluruh sungai yang ada di kawasan itu dapat normal kembali.
"Kami juga berpesan kepada anggota DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperjuangkan hal ini ke depannya agar masyarakat dapat terlepas dari banjir," katanya. (*)
Butuh Biaya Besar, Legislator: Normalisasi Sungai Dilakukan Secara Berkelanjutan
Ketua Komisi IV bidang pembangunan DPRD Sumatera Barat M Nurnas. (ANTARA SUMBAR/Mario S Nasution)
