Kemendag Anggarkan Rp500 Juta Tata Pedagang di Objek Wisata Pariaman

id Gusniyetti Zaunit

Kemendag Anggarkan Rp500 Juta Tata Pedagang di Objek Wisata Pariaman

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Pariaman, Gusniyetti Zaunit. (Antara Sumbar/Muhammad Zulfikar)

Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menganggarkan Rp500 juta untuk melakukan penataan para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar objek wisata Kota Pariaman, Sumatera Barat.

"Bantuan oleh pemerintah pusat tersebut merupakan program penataan pedagang kaki lima khususnya di kawasan objek wisata," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) setempat, Gusniyetti Zaunit di Pariaman, Rabu.

Ia mengatakan bentuk penataan para pedagang kaki lima tersebut yaitu membangun los atau tempat khusus yang disediakan dan diperkirakan mampu menampung sekitar 30 hingga 50 pedagang.

Penataan para pedagang kaki lima tersebut karena berjualan di tempat yang tidak diizinkan oleh Pemerintah Kota Pariaman. Tujuannya agar para pedagang dapat tertata dengan rapi tanpa mengganggu objek wisata yang ada.

"Selain terlihat rapi, bersih dan tertata dengan baik para pedagang tersebut juga dianggap legal atau resmi oleh pemerintah daerah," katanya.

Untuk pembangunan fisik ujarnya, akan dilakukan pada anggaran 2018 dan proses tender dilakukan di Kota Pariaman pada Februari 2018.

Pihaknya menjelaskan setelah pembangunan los tersebut selesai dan bisa ditempati para pedagang, maka dikenakan biaya retribusi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata Rp5.000 yang dipungut setiap hari.

Sementara itu anggota DPRD Kota Pariaman Riza Saputra mengatakan bantuan pembangunan los oleh pemerintah pusat bagi pedagang kaki lima tersebut dinilai dapat membantu pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif.

Pihaknya menilai apabila para pedagang kaki lima tidak ditata dengan baik, maka dapat mengganggu kawasan objek wisata di daerah itu sehingga berpengaruh pada tingkat kunjungan pariwisata.

Namun pihaknya juga meminta pemerintah daerah agar betul-betul tepat sasaran dalam menyewakan tempat tersebut apabila sudah siap ditempati.

"DPRD mendukung penuh pembangunan los tersebut, namun dalam peruntukannya diharapkan tepat sasaran sehingga bernilai ekonomi bagi masyarakat," ujarnya. (*)

Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar