Reshuffle Kabinet Inggris Tidak Ganggu Hubungan Indonesia

London, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris, tidak terganggu reshuffle kabinet negara itu, khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI.

Hal itu disampaikan Counsellor Fungsi Politik KBRI London, Andalusia Tribuana Tungga Dewi kepada Antara London, Rabu, terkait terjadinya reshuffell cabinet yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May.

PM Inggris Theresa May memulai perombakan kabinet, Senin (8/1) dalam upaya menegaskan otoritasnya setelah kehilangan suara mayoritas dan beberapa menteri akibat sederet skandal pada 2017. Perombakan yang diambil sebelum menghadapi babak perjuangan baru terkait isu Brexit.

Saat perundingan baru dengan Uni Eropa memasuki tahap penting baru di tengah perpecahan yang terus berlanjut di partai Konservatif yang dipimpinnya.

Menurut Ibu Lusi, demikian Andalusia Tribuana Tungga Dewi biasa disapa, intinya perwakilan Indonesia di London mengikuti dari dekat proses reshuffle kabinet Inggris yang masih berlangsung.

Diakuinya apa yang dilakukan PM Theresa May merupakan urusan domestik Inggris. Hal itu sepenuhnya menjadi urusan dalam negeri dari Pemerintahan PM May.

"Apapun hasilnya, Indonesia siap bekerja sama dengan pemerintah Inggris khususnya dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas, yang bermanfaat bagi kepentingan nasional RI," ujarnya.

Perombakan kabinet Inggris juga dilakukan saat sang perdana menteri mencoba mengatur kembali kepemimpinannya untuk menghadapi kebangkitan partai oposisi, partai Buruh, yang melampaui ekspektasi, dan hampir kalah, dalam pemilu awal yang diserukan PM May musim panas lalu.

Seperti dilaporkan AFP, Partai Buruh mengawali tahun baru dengan menyerang upaya penanganan pemerintah terhadap isu layanan kesehatan dan kereta api yang tengah didera krisis. Perombakan diharapkan tidak akan mendorong pemecatan. Menteri Luar Negeri Boris Johnson, Menteri Keuangan Philip Hammond dan Menteri Brexit David Davis akan tetap menduduki jabatan masing-masing. (*)