Padang, (Antaranews Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit mengatakan trase tol Padang-Pekanbaru yang telah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PERA), PT Hutama Karya dan konsultan masih menunggu persetujuan dari menteri.
"Trasenya untuk di Padangpariaman sudah survei. Namun itu belum resmi, menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri PU PERA. Kita berharap secepatnya," kata dia di Padang, Jumat (5/1).
Ia menyebutkan itu terkait kelanjutan pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru di Sumbar.
Setelah SK dari menteri keluar, Pemprov Sumbar bersama Pemkab Padangpariaman segera menindaklanjuti dengan mensosialisasikannya kepada masyarakat agar pembebasan lahan bisa dilakukan secepatnya.
"Berdasarkan SK itu gubernur akan membentuk tim persiapan di lokasi. Dilakukan konsultasi publik di titik-titik yang akan dilalui. Jangka waktu konsultasi publik ini 60 hari sejak dimulainya sosialisasi," ujar dia.
Dirjen Pengadaan Tanah baru bisa menyiapkan data awal setelah ada kesepakatan dengan masyarakat. Data itu jadi dasar bagi gubernur untuk menyiapkan penetapan lokasi.
Penetapan oleh gubernur itu menjadi dasar bagi Kantor Wilayah BPN Sumbar untuk membentuk tim pelaksana pengadaan tanah, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) A dan Satgas B dan bertanggung jawab terhadap pengerjaan pengadaan tanah untuk tol Padang-Pekanbaru tersebut.
Sebelumnya Bupati Padangpariaman, Sumbar, Ali Mukhni mengatakan trase baru Tol Padang-Pekanbaru yang melintasi daerah itu dimulai dari Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai yang merupakan perbatasan Padang dengan Padangpariaman.
Direncanakan jalur tol nantinya berada di sebelah kanan jalan nasional Padang-Bukittinggi dan terus mengarah ke Bukittinggi hingga akhirnya menyeberangi jalan nasional itu di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai atau sekitar lokasi rumah makan Lamun Ombak.
Jalur tersebut menuju Kawasan Terpadu Tarok di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam atau dua kilometer dari gerbang memasuki kawasan tersebut, lalu terus ke Kabupaten Tanah Datar, dan Padangpanjang.
Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sebelumnya telah dimulai Oktober 2017 menggunakan trase melewati lahan yang dihibahkan masyarakat Padangpariaman untuk jalan lingkar.
Namun karena pemanfaatannya untuk jalan tol yang bersifat komersil, maka lahan yang digunakan harus diganti kerugian.
Persoalan muncul saat dokumen terkait lahan yang telah dihibahkan itu sulit ditemukan hingga berpotensi terjadi tuntutan hukum.
Selain itu trase tersebut dinilai belum sepenuhnya efisien dari segi jarak dan anggaran hingga diputuskan untuk menggunakan trase baru.
Pengerjaan ruas tol oleh PT Hutama Karya itu sebelumnya direncanakan dalam tiga tahap. Masing-masing Padang-Sicincin sepanjang 27 kilometer untuk tahap I, dilanjutkan tahap II dari Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 17 kilometer.
Terakhir, tahap III menyelesaikan jalur tengah antara Sicincin-Bangkinang yang meliputi wilayah Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pangkalan, dan Koto Panjang. (*)
Sumbar Harapkan Trase Tol Padang-Pekanbaru Segera Disetujui
Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) berbincang dengan Dirut Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra (kedua kiri), Wagub Sumbar Nasrul Abit (tengah) dan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni (kanan), saat meninjau pembukaan lahan Tol Padang-Pekanbaru, di Nagari Parik Malintang, Kabupaten Padangpariaman, Sumatra Barat, Sabtu (14/10). Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 240 kilometer itu akan dibagi dalam tiga tahap dan ditargetkan tahap I dari Padang-Sicincin sepanjang 27 kilometer selesai pada awal 2019. (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/kye/17)
Trasenya untuk di Padangpariaman sudah survei. Namun itu belum resmi, menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri PU PERA. Kita berharap secepatnya.
