Wagub: HPN harus Sukses

Padang, (Antaranews Sumbar) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit mengingatkan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di daerah itu untuk lebih solid agar pelaksanaan bisa sesuai dengan harapan dan tidak membuat malu daerah.

"Koordinasi antara koordinator bidang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibawahinya harus maksimal agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik," kata dia di Padang, Kamis (4/1).

Ia menyebutkan itu usai memimpin rapat koordinasi pelaksanaan HPN 2018 dihadiri seluruh pewakilan OPD di provinsi itu.

Menurutnya berdasarkan hasil evaluasi, koordinasi antara koordinator bidang dengan OPD belum berjalan dengan baik. Akibatnya, kegiatan yang tersebar pada OPD belum bisa dikumpulkan dalam satu daftar secara umum.

Hal itu bisa berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan HPN karena tanpa daftar yang jelas, kegiatan pada masing-masing OPD bisa saling tumpang tindih.

"Saya minta semua koordinator hari ini kumpulkan semua kegiatan pada OPD yang dibawahi. Besok harus sudah ada," ujar dia.

Waktu untuk persiapan HPN 2018 sudah sangat mepet karena hari puncak pada 9 Februari 2018 sementara rangkaian kegiatan sudah ada yang dimulai sejak 1 Februari.

"Tidak ada lagi istilah berlambat-lambat. Kalau besok kegiatan di OPD tidak masuk ke daftar. Coret saja," tegasnya.

Sementara itu Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar, Jasman mengatakan untuk memeriahkan HPN 2018, hampir semua OPD memiliki kegiatan dan lomba.

Kegiatan yang terdaftar saat ini diantaranya pengobatan gratis, bakti sosial kemudian ada pula sejumlah lomba.

"Yang pasti kita berkomitmen memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan HPN 2018," lanjut dia.

HPN 2018 digelar dalam beberapa segmen masing-masing pra, pekan HPN dan hari puncak. Kegiatan yang didukung dana APBD Sumbar 2017 dan 2018 dengan total Rp23 miliar itu diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap daerah seperti promosi wisata dan pembangunan infrastruktur.

Ketua PWI Sumbar, Heranof mengatakan daerah pelaksana HPN selalu mendapatkan "prioritas" dalam pembangunan infrastruktur, karena hari puncak HPN dihadiri presiden dan menteri kabinet.

"Proyek nasional yang terbengkalai di daerah atau kebutuhan terkait infrastruktur bisa mendapatkan perhatian langsung presiden. Biasanya, menteri terkait langsung diperintahkan untuk membantu kebutuhan daerah," ujar dia. (*)