Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Ombudman RI menemukan 20 persen polres di Indonesia memiliki kinerja yang buruk dalam bidang pelayanan publik.
"Hampir 170 polres yang diteliti Ombudsman, 20 persen nilainya merah," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/1).
Hasil survei tersebut disampaikan oleh Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, didampingi anggota Ombudsman Adrianus Meliala yang menemui Kapolri di Mabes Polri, Rabu.
Pada November 2016, Ombudsman melakukan survei terhadap kinerja pelayanan publik di sejumlah lembaga dan instansi termasuk Polri. Di Polri, ada 170 polres yang disurvei. Dari jumlah tersebut, 20 persen di antaranya berkinerja buruk.
Bidang pelayanan Polri yang disurvei oleh Ombudsman difokuskan pada kinerja yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, yakni pembuatan SIM, STNK dan SKCK.
Menanggapi hal tersebut, Tito mengakui bahwa dalam berbagai hal, Polri masih memiliki kelemahan, termasuk pada bidang pelayanan publik.
Untuk itu, bagi sejumlah daerah yang mendapatkan nilai buruk, Tito akan meminta tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) mengecek penyebab pelayanan publik yang buruk di daerah tersebut.
"Apa karena infrastrukturnya kurang, atau karena tidak ada anggaran atau karena pimpinannya, kapolda, kapolres yang kurang bagus," katanya.
Bila lemahnya kinerja tersebut akibat kurangnya kinerja pimpinan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mengganti kapolda atau kapolres di daerah tersebut. Sementara bila infrastruktur di daerah tersebut kurang memadai, pihaknya akan memperbaiki infrastruktur yang kurang.
Tak hanya berupaya meningkatkan kinerja Polri di bidang pelayanan publik, Tito juga menyoroti kualitas penegakkan hukum di internal Polri.
Ia meminta Irwasum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno selaku Kepala Satgas Saber Pungli untuk kembali menyelidiki adanya pungli di daerah. Selain itu para kapolda juga diminta untuk mengevaluasi kinerja penegakkan hukum di wilayahnya.
"Setiap bulan, kita adakan evaluasi wilayah mana yang kinerja penegakkan hukumnya baik, mana yang buruk," katanya. (*)
Berita Terkait
Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
Minggu, 3 Maret 2024 19:51 Wib
Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Minggu, 3 Maret 2024 16:58 Wib
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib
Mendagri ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib
Mendagri minta Pemkot Padang Panjang sosialisasikan terkendalinya Inflasi ke masyarakat
Rabu, 3 Mei 2023 17:57 Wib
Mendagri ingatkan pemda tidak sepelekan isu inflasi
Selasa, 30 Agustus 2022 14:04 Wib
Faldo Maldini: Penunjukan MenPAN-RB ad interim jaga fungsi pemerintahan
Selasa, 5 Juli 2022 13:04 Wib
Tri Tito Karnavian ajak TP PKK kembali ke ruhnya
Selasa, 29 Maret 2022 20:49 Wib