Legislator: Pendapatan UPTD Kesehatan Tidak Sebanding dengan Kebutuhan Anggaran

Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat Hidayat meminta pemerintah daerah untuk mengotimalkan pelayanan dan pendapatan dari tiga Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) sektor kesehatan di daerah itu.

"Pendapatan retribusi daerah melalui sektor kesehatan harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti sarana dan prasarana harus lebih lengkap," katanya di Padang, Rabu (20/12).

Menurutnya jumlah pendapatan yang didapatkan oleh UPTD mencapai Rp14,3 miliar setiap tahunnya melalui retribusi pelayanan kesehatan.

UPTD tersebut yaitu Laboratorium Kesehatan, Badan Penanggulangan Penyakit Paru (BP4) , Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM) dan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM).

"Saat ini empat UPTD tersebut membutuhkan tambahan realisasi anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana agar pelayan yang diberikan dapat lebih maksimal," katanya.

Ia mencontohkan BP4 Lubuk Alung membutuhkan dana sebesar Rp60 miliar untuk pembangunan gedung, peralatan medis, rampway, landscape dan mobile rawat jalan.

UPTD tersebut diprediksi akan menyumbang pendapatan sebesar Rp2 miliar dengan target rata-rata pasien yang dilayani sebanyak 16.081.

Selain itu Balai Laboratorium Kesehatan membutuhkan dana penggantian peralatan labor kesehatan, penyediaan bahan kimia, reagen laboratorium bahan penunjang habis pakai dan rehab gedung laboratorium dengan total nilai Rp14,5 miliar.

Kemudian BKOM dan Pelkes membutuhkan anggaran sebesar Rp5,5 miliar untuk pembangunan gedung dua lantai, pembangunan instalasi air dan penimbunan halaman dan selasar.

Sedangkan BKIM yang sedang berupaya merubah status dari Balai menjadi RS Khusus Mata kelas C membutuhkan biaya pembangunan yang direncakanan berkelanjutan dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Pada tahun 2018 akan dialokasikan sebesar Rp6 miliar untuk pengadaan obat dan peralatan lalu pada tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar untuk pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan OK sentral sebanyak lantai. Sedangkan pada tahun 2020 direncanakan dianggarkan sebesar Rp45 miliar untuk pembangunan penunjang dan rawat inap.

"Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara melengkapi fasilitas tentu akan berdampak terhadap pendapatan yang didapatkan oleh UPTD tersebut nantinya," kata dia. (*)