Peserta JKN-KIS BPJS Padang Capai 1,46 Juta

Padang, (Antara Sumbar) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang, Sumatera Barat, mencatat hingga 1 Desember 2017 jumlah masyarakat yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah itu mencapai 1.463.097 jiwa.



"Jumlah tersebut 70,53 persen dari jumlah masyarakat wilayah kerja BPJS Cabang Padang yakni Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sistri Sembodo di Padang, Selasa (19/12).



Kota Padang menjadi daerah dengan persentase 83,85 persen dari jumlah penduduk, pihaknya terus berusaha agar kepesertaan di wilayah kerja cabang Padang menjadi 100 persen secara keseluruhan.



Untuk mendukung pelayanan kepada peserta, sebutnya saat ini di Kantor Cabang Padang per 30 November 2017 sudah bekerja sama dengan 198 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas 82 puskesmas, 30 dokter praktik perorangan, 10 dokter praktik gigi perorangan, 61 klinik pratama dan 15 klinik TNI/Polri.



Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 70 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang terdiri atas 31 rumah sakit, 25 apotek dan 14 optik.



Ia mengemukakan penyelenggaraan JKN-KIS merupakan program strategis nasional, apalagi pada November 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional meminta kepala daerah untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.



Apalagi, lanjutnya berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan implementasi program JKN-KIS tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga kontribusi terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016, yakni sebesar Rp152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai Rp289 triliun.



"Dalam penelitian itu disebutkan program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun," tambahnya.



Sistri juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang berkomitmen menyukseskan program JKN-KIS dalam bentuk pembiayaan, serta perluasan akses layanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.



Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dengan membangun infrastruktur dan sarana kesehatan.



"Saat ini pelayanan JKN masih antre dan belum optimal, harap dimaklumi karena selama ini mereka yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan sekarang sudah bisa, karena itu pemerintah daerah harus terus membenahi sarana yang ada," kata anggota DJSN Taufik Hidayat. (*)