Penggunaan Dana Desa Bidang Infrastruktur Dilakukan Pemeriksaan 100 Persen

Muaro (antara sumbar) Penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi perhatian semua pihak sehingga dilakukan pemeriksaan 100 persen untuk tahap II di Kabupaten Sijunjung.

Tim Nagari Kunangan Parik Rantang bersama pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa, Ketua Lembaga Nagari, Pengawas Kegiatan DD Tahun 2017, Bhabinkantibmas dan Babinsa, Pendamping Lokal Desa/PLD Nagari Kunpar melakukan pemeriksaan 100 persen kegiatan dana desa ke sejumlah nagari terkait penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahap II di Kabupaten Sijunjung, baru-baru ini.

Pada saat ini adalah tahap ke dua pemeriksaan kegiatan Dana Desa tahun 2017 ke Jorong Sungai Tambang I, Jorong Mekar Jaya S. Tenang, Jorong Suko Rejo S. Tenang dan Jorong Sungai Tambang II di Nagari Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru.

Pemeriksaan tersebut mulai dari Jorong Sungai Tambang I kegiatan pembangunan rigit beton dengan jumlah dana Rp. 170, 395, 000, dilanjutkan ke Jorong Mekar Jaya S. Tenang kegiatan pembangunan plat dwiker jalan lingkungan dengan jumlah dana Rp. 63, 228, 000.

Kemudian di Jorong Suko Rejo S. Tenang pembangunan drainase jalan lingkungan dengan jumlah dana Rp.103, 725, 000, terakhir di Jorong Sungai Tambang II kegiatan pembangunan pagar poskesri dengan jumlah dana Rp. 49, 195, 000.

Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rantang Mardalius, S. Sos menjelaskan total dana desa pada tahun 2017 ini di Nagari Kunangan Parik Rantang berjumlah Rp. 947, 020, 000 dan berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan akan menggunakan Dana Desa.

Alokasi direncanakan di antaranya pembangunan pagar poskesri, saluran irigasi, pembangunan gedung PAUD untuk pendidikan anak usia dini, jalan, drainase (got air), dan dwiker (polongan air) .

Selain itu, alokasi untuk kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

"Kesiapsiagaan penting dalam menghadapi bencana dan ini menjadi bagian dari pengarusutamaan strategi pengurangan risiko bencana," ujarnya.

Ia berharap kepada masyarakat untuk dapat saling menjaga apa yang telah dibangun tersebut karena biaya perawatan tidak ada setiap tahunnya.

Dengan pelaksanaan yang transparansi, akuntabel, tentu dari sisi keparcayaan pemerintah pusat lebih yakin mengalokasikan dana ke desa atau ke nagari, ujarnya.

Ketua BPN Indra Wadi mengaspresiasi kepada pemerintah nagari dan masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga terlaksana pelaksanaan pembangunan ini seperti semestinya.

Kepada pemerintah pusat agar meningkatkan dana sesuai dana desa yang diwacanakan yaitu satu desa satu milyar, harap Indra. ***