DPRD Sumbar dorong percepatan pembangunan trans Mentawai

Mentawai (Antaranews Sumbar) DPRD Sumatera Barat mendukung percepatan pembangunan Trans Mentawai, yang telah dijanangkan dan menjadi program unggulan Bupati Kepulaua Metawai Yudas Sabaggalet sejak tahun 2011.

Anggota DPRD Sumbar Saidal Masfudin di Tuapejat, Jumat (08/12), menyebutkan pembangunan infrastruktur jalan atau Trans Mentawai dibutuhkan sebagai koneksitas di daerah kepulauan dan juga dapat meningkatkan dan membantu kelancaran infastruktur pembangunan lainnya, baik itu pembangunan pelabuhan udara maupun pelabuhan laut untuk mempercepat akses kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kita sepakat mempercepat pembangunan Trans Mentawai. Ini untuk koneksitas tentunya didaerah kepulauan dan dapat menunjang kelancaran pembangunan infrastruktur lainnya," kata Saidal Masfudin bersama rombongan DPRD Sumbar Dapil 8 saat mengunjungi Mentawai, Jumat (08/12).

Di bagian lain Saidal mengatakan, kunjungan DPRD Sumbar ke Mentawai juga terkait dengan masalah peningkatankualitas pendidikan di Mentawai sekaligus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk para tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai guru honor.

"Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan tugas utama bagi pemerintah, bagaimana membangun suatu daerah kalau sdmnya rendah? Jadi, kita juga mendorong tentu agar ke depan sesuai dengan EPJP ingin menjadikan daerah terkemuka yang berbasis SDM," ujarnya.

Saidal lebih lanjut mengatakan tahun 2017 pemerintah provinsi telah menganggarkan dana Rp14 miliar, dan untuk Mentawai diberikan anggaran sebesar Rp2 miliar yang difokuskan pada pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas untuk menghadapi UNBK.

"Anggaran untuk pengadaan program UNBK ini diusulkan sebesar Rp.32 miliar pada tahun 2018, dan nantinya dibagi untuk 19 kabupaten/kota se Sumbar, kita harapkan Mentawai mendapat dan kita juga berharap dinas pendidikan dapat melakukan lelang lebih awal," ujarnya.

Saidil juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap elektrifikasi di Mentawai, yang tidak mampu memanfaatkan dana DAK sebesar Rp15 miliar.

Hal itu, kata Saidal tentu berdampak dan merugikan masyarakat Mentawai itu sendiri.

Menurutnya, kondisi elektrik di Mentawai terserap hanya 48 persen. Sementara, masih ada tersisa 52 persen lagi yang belum dinikmati masyarakat Mentawai. (*)