Padang, (Antara Sumbar) - Sekretaris Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ali Asmar mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu, terutama pada empat kota yang menggelar pemilu kepala daerah pada 2018 untuk menjaga netralitas saat proses politik itu berlangsung.
"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah tegas menyampaikan tentang netralitas ini. Ditambah lagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga mengeluarkan sejumlah larangan terkait hal itu," kata dia di Padang, Jumat.
Ia menyebutkan itu terkait pemilu kepala daerah pada empat kota di Sumbar pada 2018 masing-masing Padang, Pariaman, Padang Panjang dan Sawahlunto.
Berdasarkan larangan KemenPAN-RB itu ASN dilarang untuk berfoto bersama pasangan calon kepala daerah dan mengunggahnya ke media sosial.
ASN juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber di dalam acara yang berkaitan dengan politik. Kemudian dilarang memasang spanduk dan ikut serta dalam aksi kampanye.
Sebagai abdi negara, ASN harus mematuhi semua yang telah ditetapkan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, akan dikenai sanksi sedang bahkan berat.
Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja dalam laman Setkab.go.id, Jumat (1/12) menyebutkan pihaknya mengeluarkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh ASN.
Sanksi terhadap pelanggaran atas larangan itu menurutnya hukuman disiplin sedang hingga berat, tidak ada sanksi ringan.
KemenPAN-RB menurut dia akan melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap netralitas ASN dalam Pilkada tersebut.
Salah seorang ASN Pemprov Sumbar, Anton (37) menyatakan selama ini selalu bersikap netral dalam proses pilkada. Namun saat tidak bertugas, atau berada di rumah, kadang-kadang tetap bersinggungan dengan politik.
Apalagi jika ada bakal calon kepala daerah yang turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. (*)
Aturan Baru, ASN Dilarang Berfoto dengan Cakada dan Mengunggah di Medsos
Sekretaris Daerah Sumbar Ali Asmar.
