Bank Nagari cabang Mentawai gelar sosialisasi implementasi transaksi nontunai

id Nontunai,transaksi nontunai,bank nagari

Bank Nagari cabang Mentawai gelar sosialisasi implementasi transaksi nontunai

Ilustrasi - Kepala BI perwakilan Sumbar Endi Dwi Tjahjono (kanan), Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada diskusi dan penandatanganan komitmen implementasi transaksi nontunai pemerintah daerah di Padang, Senin (25/9). (ANTARA SUMBAR/Ikhwan Wahyudi)

Mentawai (Antaranews Sumbar)- Untuk mempermudah pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan, sehingga menjadi lebih transparan, efesien, tidak memerlukan biaya mahal, dan disisi lain juga untuk mencegah beredarnya uang palsu, praktek korupsi, serta adanya ancaman tindakan kriminal.

Bank Nagari Cabang Mentawai gelar sosialisasi Implementasi Transaksi Nontunai bagi pengguna anggaran dan bendahara dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Sosialisasi ini tentu akan sangat mempermudah untuk Pemkab Mentawai, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan bagi bendahara dinas dalam pencairan anggaran. Nanti sistemnya melalui kartu kredit, lebih mudah diawasi, jelas terdata jauh lebih efesien, dan aman dari tindakan kejahatan," Kata direktur divisi keuangan Bank Nagari Sumatera Barat Dedy Ihsan di Tuapejat.

Disamping itu Dedy juga berharap agar pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dari kementrian kominfo di Mentawai berjalan dengan baik, pasalnya dengan adanya bangunan BTS di Mentawai, maka jaringan komunikasi terbuka dan memudahkan akses transaksi nontunai.

Penyelenggaraan transaksi nontunai kata Dedy akan dilakukan secara bertahap di 4 lokasi pada tahun 2018 yakni bank nagari Tuapejat, kemudian dilanjutkan cabang sikakap, cabang Muara Sikabaluan, dan Cabang Siberut Selatan.

Sedangkan untuk tingkat provinsi diharapkan pada tahun 2018 seluruh Kabupaten/kota Se Sumatera Barat berkomitmen untuk merealisasikan transaksi Non tunai dalam setiap pengelolaan ataupun transaksi keuangan.

Sementara Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet sangat mendukung sistem perbankan untuk mengelolaan dan pengawasan keuangan, melalui transaksi Non tunai.

Katanya, penggunaan keuangan dalam transaksi keuangan pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan daerah, dan mencegah terjadinya praktek korupsi atau penggelapan dana.

"Sistem ini sangat penting diterapkan untuk mendukung keamanan keuangan, apalagi bila kita melihat kondisi Mentawai sebagai daerah kepulauan, khususnya bagi para bendahara di kecamatan dan desa dipelosok atau pedalaman, tidaklah perlu lagi membawa uang tunai dengan jumlah banyak," ujarnya.

Menurut Yudas, dengan adanya sistem transaksi non tunai itu sangat mempermudah akses transaksi keungan di Mentawai, namu pihak bank, terutama bank nagari harus segera membuka cabang pembantu di setiap kecamatan, dan melengkapi sarana untuk sistem transaksi non tunai tersebut.(*)