Pemkot Payakumbuh Bertekad Turunkan Kemiskinan Hingga Angka Lima Persen

id strategi penanggulangan kemiskinan

Pemkot Payakumbuh Bertekad Turunkan Kemiskinan Hingga Angka Lima Persen

Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang strategi penanggulangan kemiskinan 2017-2022 di Payakumbuh, Senin (4/12). (Antara Sumbar/Mardikola TR)

Payakumbuh, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat bertekad menurunkan angka kemiskinan di daerah itu hingga angka lima persen pada lima tahun ke depan.

"Pada 2012, persentase kemiskinan Kota Payakumbuh masih berada pada angka sembilan persen," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz pada acara Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang strategi penanggulangan kemiskinan 2017-2022 di Payakumbuh, Senin.

Ia menyebutkan dalam rentang waktu 2012-2016 angka kemiskinan turun menjadi 6,46 persen. Ini artinya terjadi penurunan sebesar 2,55 persen.

Dengan kondisi ini Kota Payakumbuh menjadi salah satu dari 50 kabupaten dan kota di Indonesia yang melaksanakan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dimana program itu adalah dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

"Dengan adanya program dan layanan yang dikelola bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota, Payakumbuh untuk periode lima tahun ke depan bertekad untuk menurunkan kemiskinan hingga angka lima persen," kata dia.

Untuk mencapai ini tentu diperlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh dari semua pihak.

Hal ini karena permasalahan kemiskinan adalah masalah klasik setiap daerah, dan strategi penanganannya juga tidak dapat dilakukan sendiri, namun harus secara bersama, komprehensif, dan berkesinambungan.

Karena itu ia mengapresiasi terlaksananya forum konsultasi publik tentang strategi penanggulangan kemiskinan 2017-2022 Payakumbuh, sehingga dapat menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan adanya masukan dari berbagai elemen masyarakat.

"Melalui forum itu bisa didapatkan masukan untuk penyempurnaan dokumen SPKD dari berbagai elemen serta terbentuknya komitmen sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan," kata dia. (*)