Jakarta, (Antara Sumbar) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengharapkan calon Panglima TNI yang baru mampu menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks.
"Yang lebih tahu bukan saya. Yang lebih tahu adalah Presiden," kata Panglima TNI usai penandatanganan Nota Kesepahamanan antara Mabes TNI dan Kemendikbud di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin.
Dia pun menyerahkan kepada Presiden Jokowi soal Panglima TNI yang baru.
"Jangan tanya kepada saya tapi tanya ke Presiden Karena Presiden yang akan menggunakan panglima yang menggantikan saya berdasarkan tantangan tugas ke depan," kata Panglima TNI.
Pernyataan Panglima TNI itu disampaikan sebelum Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar konferensi pers soal calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Jokowi, yakni Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Saat acaranya di Mabes TNI, tiga kepala staf angkatan hadir dalam acara MoU, termasuk Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.
Fadli mengatakan setelah Pimpinan menerima surat tersebut, langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk di proses dan dijadwalkan hari ini akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Dia menjelaskan dalam surat Presiden tersebut juga disampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI tidak dalam waktu yang lama.
"Kami harapkan sebelum reses pada masa sidang ini, tapi nanti kami koordinasikan dengan Pimpinan Komisi I DPR dan fraksi-fraksi untuk diagendakan uji kelayakan dan kepatutan," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan dalam surat tersebut Presiden hanya mengajukan satu nama calon Panglima TNI. Fadli menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden namun sesuai aturan Undang-Undang, calon Panglima TNI sudah pernah menjadi Kepala Staf.
"Kelihatannya alasannya karena memang persiapan untuk masa pensiun Pak Gatot. Hak prerogatif presiden, yang jelas ketentuan UU yang menggantikan harus pernah menjadi kepala staf, artinya bisa KSAD, KSAU, KSAL," katanya.
Fadli menjelaskan setiap surat dari Presiden akan dibacakan di Rapat Paripurna, setelah itu akan diserahkan pada komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR.
Setelah itu menurut dia, Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan apabila disetujui maka bisa diambil keputusan di rapat paripurna. (*)
Berita Terkait
Refly Harun hingga Gatot Nurmantyo hadir di Festival Sumpah Sati Bukik Marapalam
Sabtu, 17 Juni 2023 14:45 Wib
Gatot Nurmantyo: Jika ulama kuat maka bangsa jadi kuat
Jumat, 27 Januari 2023 21:25 Wib
Ini alasan Gatot Nurmantyo bersedia terima tanda kehormatan tapi tak hadiri upacara penyematan
Rabu, 11 November 2020 12:08 Wib
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak hadiri acara pemberian bintang jasa di Istana
Rabu, 11 November 2020 12:03 Wib
Gatot Nurmantyo akan terima anugerah Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi
Selasa, 3 November 2020 18:22 Wib
Ini alasan polisi larang Gatot Nurmantyo jenguk tersangka aktivis KAMI yang ditahan
Kamis, 15 Oktober 2020 17:53 Wib
Gatot Nurmantyo gagal temui Kapolri untuk bebaskan petinggi KAMI yang ditahan
Kamis, 15 Oktober 2020 17:50 Wib
Prabowo, Hendropriyono dan Gatot Nurmantyo hadiri HUT ke-67 Kopassus
Rabu, 24 April 2019 9:52 Wib