Gerindra dan PKS Pecah Kongsi di Pilkada Padang 2018

id Nasrul Abit

Gerindra dan PKS Pecah Kongsi di Pilkada Padang 2018

Ketua DPW Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit. (cc)

Padang, (Antara Sumbar) - Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pecah kongsi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2018, karena diperkirakan mengusung calon berbeda.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nasrul Abit di Padang, Senin mengatakan kemungkinan mengusung calon lain setelah PKS disebut-sebut memutuskan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada Padang.

Nasrul menyebut pihaknya sudah mendengar kabar PKS-PAN mengusung pasangan Mahyeldi-Hendri Septa, karena itu Gerindra akan mengupayakan opsi lain dalam Pilkada yang akan dihelat 2018.

"Politik ini fleksibel. Tidak ada keharusan Gerindra berkoalisi dengan PKS, kita cari opsi lain," kata dia.

Opsi itu bisa saja berkoalisi dengan partai lain yang dinilai memiliki harapan yang sama untuk kemajuan Kota Padang.

Menurutnya dalam kemungkinan koalisi itu, Gerindra akan mengusung kader sendiri yang dinilai memiliki potensi untuk menang.

"Sedapatnya kader," kata dia.

Namun jika ada bakal calon bukan dari Gerindra, tapi potensial Nasrul mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan.

PKS yang memiliki lima kursi di DPRD Kota Padang berkoalisi dengan PAN yang memiliki enam kursi dan telah memenuhi syarat mengusung pasangan calon sesuai aturan yang hanya butuh sembilan kursi.

Koalisinya PKS dan PAN tertuang dalam Surat Keputusan DPP PKS nomor 69/SKEP.DPP-PKS/1439 tanggal 24 November 2017 tentang Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Padang Periode 2018 2023.

Diinformasikan dalam SK yang ditandatangi Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal tersebut memutuskan Calon Walikota Mahyeldi dan Calon Wakil Walikota Hendri Septa.

DPP PAN juga mengeluarkan SK Persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang. Surat dengan nomor PAN/A.Kpts/KU-SJ/118/XI-2017 tanggal 28 Nopember 2017 ditandatangi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno.

Hal itu sekaligus menepis wacana koalisi partai di pusat akan diteruskan pada Pilkada di daerah. (*)