Padang, (Antara Sumbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemetaan sektor strategis rawan korupsi pada empat kabupaten dan kota di Sumbar masing-masing Pariaman, Solok Selatan, Pasaman Barat dan Padang sekaligus pemerintah provinsi setempat.
"Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi di daerah," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adlinsyah M Nasution di Padang, Rabu.
Pemilihan daerah bukan karena dinilai paling rawan korupsi di Sumbar namun hanya sebagai percontohan untuk daerah lain.
Menurut dia untuk pencegahan korupsi sebelumnya KPK telah mendorong daerah untuk membangun dan menggunakan sistem e- planning, e- budgeting, dan perizinan online.
Sekarang dikembangkan lagi dengan pemetaan sektor strategis yang rawan korupsi untuk sepuluh Organisai Perangkat Daerah (OPD) diantaranya pendidikan, kesehatan, perhubungan, dukcapil, BKD, serta pendapatan daerah.
"Untuk itu, kami undang empat daerah dan provinsi Sumbar yang masuk dalam pemetaan tersebut untuk membuat rencana aksi untuk menfokuskan pada sektor strategis tersebut diluar sistem yang telah kita programkan," jelasnya.
Tujuan dari pemetaan sektor strategis tersebut sehingga menutup celah sektor yang rawan akan korupsi.
"Makanya kita buatkan sistem untuk daerah yang rawan korupsi itu. Jadi tidak ada celah untuk melakukan korupsi," katanya.
Evaluasi menurut dia akan dilakukan setiap bulan untuk memantau perkembangannya.
Ia berharap yang dilakukan itu juga dilaksanakan pada daerah lain agar celah yang rawan korupsi ini memang benar-benar tertutup. (*)
KPK Petakan Sektor Rawan Korupsi Empat Kabupaten dan Kota di Sumbar
KPK. (Antara)
