Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Siap Perjuangkan Hak Masyarakat Adat Mentawai

Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi VI DPR-RI, Rieke Diah Pitaloka siap untuk memperjuangkan hak masyarakat adat Mentawai atas adanya Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan tersebut

"Kami di DPR sedang mengupayakan agar negara dapat melindungi masyarakat adat," katanya di Padang, Rabu.

Ia menyebutkan hal tersebut dilakukan agar tidak ada lagi harta masyarakat adat yang dirampas oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu pihaknya juga akan membicarakan hal ini dengan menteri terkait.

Menurutnya masyarakat Mentawai sangat memiliki ketergantungan terhadap hutan, sebab keberlangsungan kehidupan mereka sangat berkaitan dengan hutan.

"Saat mereka mempunyai tanah saja kehidupan mereka sudah sulit untuk mendapatkan pendidikan serta kesehatan yang layak, apalagi kalau hutan mereka sudah tidak ada," ujarnya.

Ia menyatakan kehidupan masyarakat Mentawai harus maju, akan tetapi tidak harus dengan investasi besar yang ujung-ujungnya merampas hak rakyat.

Menurut dia, Mentawai yang tertinggal bukanlah alasan untuk masuk dan kemudian mengambil tanah ulayat mereka.

"Kalau ingin membantu Mentawai, maka bantulah mereka di bidang pendidikan dan bantu mereka untuk mengolah potensi alam yang dimiliki," kata dia.

Sementara itu Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional, Khalisah Khalid mengatakan Mentawai memang sudah lama ada dalam ancaman investasi yang dapat merusak lingkungan mereka.

Ancaman tersebut mulai dari adanya HPH, perkebunan sawit hinga HTI yang tidak hanya akan berdampak pada lingkungan, tapi juga masyarakat.

"Ada banyak hal yang tidak diperhitungkan oleh pihak yang ingin mengembangkan HTI, seperti dampak ekologi berupa biaya lingkungan, contohnya adalah bencana kebakaran hutan serta banjir;" katanya. (*)