Soal Anggaran Keamanan Pilkada, Ini Kata Mendagri

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan anggaran keamanan untuk pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat diukur semata-mata oleh besarnya nominal.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi rencana pengajuan anggaran keamanan untuk Pilkada 2018 oleh Kepolisian RI, yang disinyalir mencapai Rp2,7 triliun.

"Untuk konsolidasi demokrasi politik, (anggaran) itu tidak bisa diukur oleh uang. Pileg dan Pilpres itu kalau dihitung biayanya luar biasa, sehingga kalau (anggaran) Kepolisian tinggi itu wajar karena kuncinya di stabilitas," kata Mendagri usai menghadiri peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2018 oleh Bawaslu di Jakarta, Selasa (28/11).

Tingkat kerawanan pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah anggaran keamanan. Semakin tinggi daerah yang dinilai rawan dalam pelaksanaan pilkada, maka semakin banyak anggaran yang diperlukan untuk pengamanan.

"Sehingga itu tidak bisa diukur apakah kurang atau tidak. Tingkat kerawanan yang digambarkan Bawaslu juga diharapkan semakin sedikit. Saya kira protap (prosedur tetap) Kepolisian sudah ada, begitu juga protap yang dimiliki Kemendagri dan BIN," tambahnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pelaksanaan Pilkada 2018, dengan memetakan tiga provinsi dan enam kabupaten-kota dianggap paling rawan untuk pelaksanaan Pilkada.

Tiga provinsi yang paling rawan adalah Papua, Maluku dan Kalimantan Barat; sedangkan enam kabupaten-kota dengan indeks kerawanan tinggi ada Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

"Dengan adanya indeks kerawanan ini, Bawaslu berharap agar semua pihak yang terlibat penyelenggaraan pilkada dapat menjaga integritas, profesionalitas dan bagi para peserta pilkada untuk melakukan kampanye bersih, tidak menggunakan politik uang dan menghindari isu SARA," kata Ketua Bawaslu Abhan. (*)