Bukittinggi Anggarkan Pemulihan Pasar Terbakar Pada 2018

id pasar terbakar

Bukittinggi Anggarkan Pemulihan Pasar Terbakar Pada 2018

Sejumlah pedagang melihat sisa-sisa dagangan di gedung Pasar Atas Bukittinggi yang terbakar, Senin (30/10) (Antara sumbar/Ira Febrianti)

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), mengusulkan kegiatan baru dalam rancangan APBD 2018 yang tidak tertampung dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yaitu pemulihan pasar.

Usulan itu disampaikan Wali Kota setempat, M Ramlan Nurmatias dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Bukittinggi, Selasa.

Pemulihan pasar menurutnya adalah kegiatan mendesak setelah musibah kebakaran terjadi di pertokoan Pasar Ateh pada 30 Oktober 2017 dan Pasar Grosir Aur Kuning pada 17 November 2017.

"Mendesak, karena kedua pasar itu punya fungsi strategis sebagai denyut nadi perekonomian di daerah," katanya.

Ada beberapa kegiatan yang diusulkan menyangkut pemulihan pasar yaitu pembangunan pertokoan Pasar Ateh sebesar Rp6,165 miliar terdiri dari rencana induk, proyek perencanaan fisik (DED), analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, manajemen konstruksi dan biaya pengelolaan.

Kemudian kegiatan lanjutan pembangunan penampungan pedagang pertokoan Pasar Ateh sebesar Rp6,7 miliar, rehab Pasar Grosir Aur Kuning sebesar Rp2 miliar serta pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan pertokoan Pasar Ateh memakai tahun jamak yaitu 2018 sampai 2020.

Ia menerangkan dokumen perencanaan terutama DED penting masuk dalam APBD 2018 karena untuk pembangunan pasar memerlukan bantuan APBN dan APBD provinsi.

"Dokumen perencanaan itu menjadi bahan pertimbangan utama memperoleh bantuan biaya pembangunan dari kementerian yang terkait. Penyusunannya menyesuaikan dengan hasil uji kelayakan bangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Sumbar," katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, pemkot dan DPRD juga menyepakati ranperda RAPBD 2018 dan ranperda retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Di RAPBD 2018 yang disepakati pendapatan daerah ditarget Rp685,6 miliar lebih, belanja daerah Rp799,1 miliar lebih, sementara pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2017 sebesar Rp75,2 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp2 miliar.

Untuk ranperda retribusi pengujian kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan ketertiban penyedia jasa angkutan yang layak jalan dan beroperasi.

Ketua DPRD setempat Beny Yusrial mengatakan musibah kebakaran memang berpengaruh dalam penyusunan RAPBD 2018 bahkan penetapannya sempat tertunda karena kebakaran Pasar Aur.

Salah satu fraksi di DPRD, Fauzan Haviz dari fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan dokumen perencanaan pembangunan pasar belum termasuk kebutuhan mendesak karena belum ada keputusan apakah pasar akan dibangun baru atau sekadar perbaikan saja.

"Karena akan berbeda perencanaan anggaran untuk kegiatan perbaikan dengan membangun kembali," katanya.

Anggota DPRD lainnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arnis Malin Palimo mengingatkan pemkot berhati-hati mengingat banyaknya kegiatan dengan anggaran besar akan dilaksanakan di 2018.

"Kami akan awasi agar pembangunan tersebut berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya. (*)