Bukittinggi Kekurangan Uang Bangun Kios Penampungan Pedagang Pasar Ateh

id KIOS PENAMPUNGAN

Bukittinggi Kekurangan Uang Bangun Kios Penampungan Pedagang Pasar Ateh

Pembangunan kios penampungan di area parkir samping eks Bioskop Gloria bagi pedagang terdampak kebakaran pertokoan Pasar Ateh. (ANTARA SUMBAR/Ira Febrianti)

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, M Ramlan Nurmatias menyebutkan pembangunan kios penampungan pedagang terdampak kebakaran pertokoan Pasar Ateh membutuhkan anggaran Rp10,5 miliar.

"Sampai sekarang dana ini belum terpenuhi, kami masih cari dan kumpulkan dana," katanya di Bukittinggi, Senin (20/11).

Dana yang tersedia saat ini berkisar Rp2,5 miliar sementara setiap kios biaya pembangunannya sebesar Rp11 juta di luar PPN.

Kios penampungan tersebut dibangun senyaman mungkin untuk mempertahankan pesona Pasar Ateh sebagai salah satu destinasi wisata belanja di daerah itu.

Penampungan disediakan di dua titik bagi pedagang pusat pertokoan yaitu area parkir samping eks Bioskop Gloria dan Pasar Wisata Pasar Putiah serta satu titik bagi pedagang kali lima di area Belakang Pasar.

Kondisi saat ini, pembangunan kios masih berjalan sementara pedagang memanfaatkan area samping pertokoan Pasar Ateh yang dulunya tempat pedagang kaki lima dan barisan bagian luar lantai satu pertokoan yang tidak terbakar untuk berdagang.

Pedagang lain yang memiliki kendaraan pribadi roda empat, memanfaatkan Jalan Minangkabau yang kini dijadikan sebagai lokasi parkir untuk menggelar dagangan di bagasi mobil yang diparkir.

Terkait hasil uji kelayakan bangunan pertokoan Pasar Ateh, Ramlan mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi hasil uji tersebut.

"Hasil uji kelayakan belum kami terima namun dalam APBD 2018, kami sudah ajukan anggaran untuk detail engineering design (DED), manajemen konstruksi dan analisis dampak lingkungan," ujarnya.

Sesuai arahan Kementerian Perdagangan, hal itu harus dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Sementara bila kemudian pertokoan itu akan dibangun kembali, biayanya akan berasal dari APBN ditambah APBD dari pemprov dan pemkot setempat. (*)