Langkah Jateng dalam Pengedalian Inflasi Layak Ditiru

id Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan terkait sistem pengendalian inflasi yang dilakukan di daerahnya dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Hotel Grand Sahid di Jakarta, Senin (20/11). (ANTARA SUMBAR/Mario S Nasution)

Jakarta (Antara Sumbar) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pengendalian inflasi di daerah itu agar tetap rendah melalui harmonisasi kepala daerah di kota dan kabupaten.

"Setiap kepala daerah wajib memberikan laporan harga produk bahan pokok di wilayahnya setiap hari. Kita ajak pemerintah kota dan kabupaten mengawasi secara bersama-sama," katanya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Jakarta, Senin (20/11).

Pengawasan harga bahan pokok dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi telepon pintar yaitu "Sihati" yang bertujuan untuk memonitor harga, melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia dan pemerintah kota dan kabupaten dan aksi yang akan diambil apabila terjadi inflasi.

"Apabila terjadi inflasi pada salah satu kota atau kabupaten maka akan ada alarm dalam apilikasi tersebut lalu kita rapatkan untuk mencari langkah seperti apa yang akan dilakukan," ujarnya.

Ia mengakui menciptakan harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah membutuhkan keseriusan karena semuanya bertujuan untuk memajukan daerah mereka.

"Apabila ada pemimpin daerah yang tidak mau ikut berpatisipasi, saya akan menyetop dana dari provinsi untuk daerah itu. Selain itu, kita juga memberikan apresiasi bagi daerah yang berhasi mengendalikan inflasi di daerah mereka," lanjut dia.

Bagi kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang gagap teknologi akan diganti melalui lelang jabatan, sehingga posisi penting dapat diisi oleh pihak yang berkompeten.

"Hal itu secara pelan-pelan dapat mengubah sistem birokrat yang selama ini terjadi berganti dengan sistem baru yang penuh teknologi," kata dia.

Dalam mengentaskan kemiskinan pihaknya bersama pemerintah kota dan kabupaten selalu melakukan komunikasi yang efektif untuk mencari cara mengentaskan hal itu.

Seperti memanfaatkan dana yang bersumber dari pihak lain seperti CSR perusahaan, dana pusat, dan Baznas untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Setiap ada persoalan yang terjadi di daerah saya juga dapat langsung dilaporkan kepada gubernurnya melalui akun Twitter dan dilakukan penanganan secara cepat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar