Infrastruktur Penting untuk Kembangkan Destinasi Wisata

Padang, (Antara Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas lain menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan destinasi wisata sehingga harus menjadi prioritas.

"Pembangunan infrastruktur pendukung ini memang butuh anggaran cukup besar. Kabupaten/kota kadang kesulitan dalam hal itu. Tetapi bisa dengan cara "sharing" anggaran dengan provinsi," kata dia ketika dihubungi dari Padang, Minggu (12/11).

Ia mengatakan itu terkait pembangunan Sumbar yang salah satunya fokus pada bidang pariwisata.

Menurutnya Pemprov Sumbar memiliki anggaran yang cukup besar untuk membantu pengembangan destinasi wisata di daerah. Namun karena kewenangan bidang pariwisata berada di kabupaten dan kota, cara yang bisa ditempuh adalah dengan nota kesepahaman.

Nota kesepahaman itu berisi sharing anggaran dengan kabupaten dan kota. Porsi anggaran terbesar tetap menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota yang memiliki destinasi wisata sementara Pemprov Sumbar bisa membantu hingga 40 persen.

Pola itu cukup efektif jika dilaksanakan dengan baik. Namun sayangnya dari 19 kabupaten dan kota, belum semua yang serius memanfaatkan pola kerjasama itu.

Meski demikian, Pemprov Sumbar tidak patah arang dan fokus membantu daerah yang serius mengembangkan bidang pariwisata.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menurut dia juga telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Terpadu Percepatan Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumbar beranggotakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan penggiat serta profesional di bidang pariwisata.

Tim tersebut bertugas untuk mengevaluasi potensi destinasi wisata untuk bisa dikembangkan dan mendata kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi.

Rekomendasi tim tersebut bisa dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), "Masterplan" dan Detail Engineering Design.

Setelah itu baru bisa ditentukan besar anggaran yang diperlukan, lama pengerjaan, serta berapa porsi atau "sharing" pendanaan pemerintah provinsi dan berapa pemerintah kabupaten.

Tahap awal, destinasi menjadi sasaran pengembangan antara lain Kelok Sembilan dan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Kawasan Anai Resort Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman, dan Kawasan Mandeh di Pesisir Selatan. (*)