Bupati Harapkan Penerapan Siskeundes Jadikan Nagari Mandiri

Arosuka, (Antara Sumbar) - Bupati Solok, Sumatera Barat Gusmal mengharapkan penerapan sistem keuangan desa (siskeundes) akan menjadikan pemerintah nagari di Kabupaten tersebut lebih mandiri.

"Pemerintah nagari ke depannya diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki," kata Bupati Solok, Gusmal, dikonfirmasi Kamis pada Bimtek Penerapan Siskeudes untuk Pemerintahan Nagari se-Kabupaten Solok.

Ia menyampaikan begitu besarnya peran yang diterima oleh nagari tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah nagari harus bisa menerapkan prinsip akuntabel dalam tata kelola pemerintahannya.

Melalui aplikasi keuangan desa ini diharapkan pemerintah nagari dapat mewujudkan tata kelola keuangan nagari yang bersih, tertib, efektif dan efisien. Proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan nagari juga lebih mudah diterapkan.

Tujuan bimbingan teknis aplikasi siskeudes agar aparatur pemerintahan nagari mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya serta diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Ia juga meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) agar memberikan pelayanan dan dukungan serta pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintahan nagari sehingga mereka mudah dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara Kepala DPMN Kabupaten Solok, Medison, mengatakan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan nagari dengan menggunakan aplikasi siskeudes diberikan kepada aparatur DPMN, aparatur kecamatan, serta sekretaris dan bendahara nagari se-Kabupaten Solok.

"Dari kegiatan bimtek ini diharapkan tata kelola keuangan nagari yang baik dan bersih berbasis aplikasi siskeudes yang akuntabel," ujarnya.

Jadwal bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 8 hingga 11 November 2017. Dengan Peserta 180 orang yang berasal dari aparatur DPMN, kecamatan, sekretaris dan bendahara nagari. (*)