Hindari Stigma Acara "Plat Merah", Pemerintah Harus Gandeng Seniman Helat Kegiatan Budaya Kata Dirjen

Padang, (Antara Sumbar) - Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan pemerintah harus melibatkan secara aktif budayawan, seniman, dan masyarakat agar bisa mengakar dan bertahan lama, kata Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid.

"Pemerintah tidak bisa jalan sendiri karena hasilnya tidak akan maksimal," katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu usai menandatangangi nota kesepahaman tentang urusan kebudayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Padang.

Dia mengatakan campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan seringkali membuat kegiatan itu dicap sebagai acara pelat merah yang tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi masyarakat.

Kegiatan seperti itu, ucapnya, biasanya kering ide dan terkesan hanya saremonial untuk menghabiskan anggaran yang tersedia.

Sejumlah kegiatan kebudayaan di Sumbar tidak terlepas dari hal itu, termasuk Pekan Budaya Sumatera Barat yang pernah eksis, tetapi terhenti karena ditinggalkan oleh budayawan dan seniman setempat.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan kerja sama dengan pemerintah pusat tersebut akan melahirkan program dan anggaran.

Kegiatan kebudayaan dilakukan dengan cara "dikeroyok" sehingga lebih tepat sasaran.

"Segera tindaklanjuti kesepahaman ini. Kalau bisa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018," kata dia.

Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Taufik Efendi mengatakan pemerintah akan mengambil peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan di Sumbar.

"Kita belajar dari kegiatan budaya yang pernah ada namun patah di tengah jalan," ujarnya.

Salah satu yang menjadi program Dinas Kebudayaan pada 2018 adalah mengupayakan kegiatan budaya Minangkabau bertaraf internasional, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan melibatkan semua pihak terkait di Sumbar, terutama budayawan dan seniman. (*)