Wapres Minta Kelayakan Pertokoan Pasar Ateh Diuji, Peruntukan untuk Rakyat

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta agar kelayakan bangunan pertokoan Pasar Ateh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, segera diuji untuk memastikan penggunaannya kembali. Jika pasar tersebut dibangun kembali, pemerintah kota setempat diminta tidak melibatkan investor, melainkan dijual ke rakyat.

"Harus segera diteliti. Paling tidak dalam waktu dua minggu ini jadi bisa ambil keputusan apa akan bangun baru atau rehab saja," katanya saat meninjau kondisi pertokoan Pasar Ateh, Bukittinggi, Sabtu (4/11).

Ia meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak yang kompeten seperti akademisi dari Universitas Andalas atau instansi yang berkaitan lainnya.

"Kalau mau bangun ulang, perkiraan dananya kisaran Rp300 miliar sampai 400 miliar. Rehab bisa lebih murah lagi. Tapi diteliti dululah kelayakannya," ujarnya.

Bila bangunan pertokoan akan kembali dibangun, ia menginstruksikan agar tidak melibatkan investor melainkan dijual kepada rakyat tanpa mengambil keuntungan.

Dalam waktu dekat, ia juga meminta Pemkot Bukittinggi segera menyelesaikan urusan lokasi penampungan agar pedagang dapat berjualan kembali.

Wali Kota Bukittinggi, M Ramlan Nurmatias mengatakan pemerintah setempat mesti menyediakan kios penampungan bagi 1.000 lebih pedagang terdampak kebakaran pertokoan Pasar Ateh yang terjadi Senin (30/10) lalu.

"Kalau satu kios ukuran dua kali dua meter, keseluruhan butuh jalan sepanjang 1,5 kilometer," katanya.

Pedagang memang menginginkan agar tetap bisa berjualan di wilayah Pasar Ateh seperti Jalan Minangkabau dan Jalan Ahmad Yani namun kondisi di sana tidak dapat menampung semua pedagang.

Sementara pemerintah setempat memberikan solusi lokasi penampungan ada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan semua pedagang berada di satu lokasi, tidak terpisah-pisah agar tidak menimbulkan kesan semrawut.

"Kesepakatan lokasi penampungan ini yang saat ini masih dimusyawarahkan dengan pedagang dan diharapkan pedagang memahami kondisi lahan yang terbatas. Kalau sudah sepakat, kita langsung bikin penampungan," ujarnya. (*)