Legislator: Pembayaran SPP Silang Solusi Pembiayaan SMA/SMK

Padang, (Antara Sumbar) - Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menyatakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) silang merupakan solusi sementara untuk pembiayaan sekolah SMA/SMK di provinsi itu.

"APBD Sumbar belum mampu untuk mengakomodir seluruh kebutuhan sekolah SMA/SMK yang pengelolaannya saat ini berada di pemerintah provinsi," kata dia di Padang, Kamis.

Menurut dia pemda belum mampu menggratiskan sekolah untuk seluruh siswa SMA dan SMK di Sumbar karena perpindahan kewenangan dari kabupaten dan kota ke provinsi membuat pembiayaan pendidikan membengkak.

"Kita telah bersepakat dengan gubernur bahwa solusi sementara yaitu mewajibkan siswa dalam kategori ekonomi menengah ke atas untuk membayar SPP atau uang sekolah setiap bulannya," kata dia.

Sedangkan untuk siswa dengan kondisi ekonomi rendah, biaya pendidikan mereka akan digratiskan dan disubsidi oleh siswa dengan ekonomi tinggi.

"Hal ini akan berjalan hingga ada solusi untuk menggratiskan SPP bagi seluruh siswa SMA dan SMK di Sumbar," ujarnya.

Menurut dia keputusan ini akan diperkuat oleh peraturan gubernur sehingga pemungutan SPP itu memiliki dasar hukum yang jelas dan teknis pembayarannya juga akan diatur dalam aturan tersebut.

"Kita akan terus melakukan pengawasan terhadap hal ini, jangan sampai ada kepala sekolah yang memungut uang di luar aturan yang dibuat," kata dia.

Ia mengatakan uang SPP yang dipungut oleh sekolah akan dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti gaji guru tidak tetap atau guru honorer yang ada di sekolah itu.

"Kita berharap solusi ini dapat menjadi solusi sementara bagi guru tidak tetap yang mengabdi di sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumbar," katanya. (*)