Penerima Bantuan Pangan Non Tunai 2018 Menjadi 10 Juta Keluarga

id Bantuan Pangan Non Tunai

Warga membeli sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai di Blunyahrejo, Karangwaru, DI Yogyakarta, Kamis (23/2). Program Bantuan Pangan non Tunai merupakan kelanjutan Program keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa den 3 kota di wilayah timur untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin berbelanja kebutuhan sehari-hari di e-warung. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc/17.)

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2018 dengan menambah kuota penerima dari 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2017 menjadi 10 juta pada 2018.

"Perluasan ini merubah bantuan subsidi pemerintah untuk masyarakat prasejahtera dari beras menjadi subsidi pangan," kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung di Padang, Selasa.

Ia mengatakan itu usai Sosialisasi Rencana Perluasan BPNT tahun 2018.

Menurutnya dengan subsidi pangan, KPM tidak hanya bisa mendapatkan beras seperti program beras prasejahtera, tetapi bisa mendapatkan kebutuhan lain seperti gula, minyak atau telur.

KPM juga makin diuntungkan karena tidak harus menebus beras sebesar Rp1.600 per kilogram seperti pada program rastra. KPM tinggal menukarkan kartu BPNT yang berisi Rp110 ribu dengan bahan pangan pada tempat yang ditentukan.

Perluasan itu menurutnya membuat penerima rastra di Indonesia pada 2018 berkurang dari awalnya 15,5 juta KPM menjadi 5,5 juta KPM.

"Kalau tahun ini BPNT dilaksanakan pada 44 kota. Tahun 2018 diperbanyak pada seluruh kota dan 118 kabupaten, termasuk tujuh kota di Sumbar," kata dia.

Terkait pendataan dan infrastruktur penerima BPNT, Andi mengakui masih banyak kendala pada 2017, seperti kartu penerima BPNT yang dikeluarkan oleh perbankan mitra belum optimal dalam pencetakan. Hal itu disebabkan masalah data penerima yang masih dalam verifikasi.

"Masalah kartu memang menjadi kendala, kami minta maaf soal itu. Wajar ada kekurangan karena baru pertama dilaksanakan BPNT. Namun sampai bulan Oktober realisasi BPNT se-Indonesia sudah mencapai 85 persen," kata dia.

Tahun 2018 masalah infrastruktur dan sarana menurut dia telah disiapkan, mulai dari perbankan penyalur kartu sampai warung mitra tempat penukaran bahan pangan.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan BPNT merupakan terobosan yang harusnya juga diberlakukan pada pemberian bantuan pemerintah ke masyarakat di bidang lainnya karena kemungkinan salah sasarannya sangat kecil.

"Penerimanya jelas, mereka yang mendapat kartu. Harusnya, bantuan pupuk, gas, juga seperti itu," katanya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar