Padang, (Antara Sumbar) - Legislator Padang, Sumatera Barat, mendesak Pemkot Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat untuk mengkaji secara mendalam persoalan banjir di daerah itu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang, Amril Amin dalam rapat kerja bersama dinas terkait di Padang, Senin, mengatakan masalah banjir harus dikaji secara mendalam mulai dari perencanaan pencegahan hingga pelaksanaan di lapangan.
"Jangan setiap tahun membangun gorong-gorong namun tidak lepas dari banjir, jadi penting untuk dikaji lebih dalam dan matang," tambahnya.
Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi persoalan banjir terbuang sia-sia, namun tidak ada penyelesaian dari masalah banjir di Kota Padang.
Sementara Koordinator Komisi III DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan masalah banjir harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat terutam dinas terkait.
Karena, setiap tahun persoalan banjir selalu mengemuka dan tidak henti-hentinya dibahas, sehingga diperlukan upaya ekstra bagi dinas terkait untuk lebih bisa mengatasi persoalan ini.
Hal ini, diharapkan dapat dikoordinasikan dengan pihak lainnya seperti Balai Sungai Wilayah V, sehingga dapat sama-sama dicari solusi terbaik terkait banjir ini.
"Ke depannya diharapkan banjir dapat segera diatasi sehingga tidak lagi menjadi masalah di tahun-tahun berikutnya," ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Padang, Fadelan Fitra Masta menjelaskan banjir dan genangan air yang terjadi di Kota Padang selain saluran sekunder yang tersumbat.
Saluran primer, saat ini juga tidak dalam kondisi baik untuk menampung debit air untuk disalurkan ke sungai.
"Persoalan saluran ini memang menjadi prioritas kami dalam mengajukan anggaran, karena dari tahun ke tahun genangan air maupun banjir di Padang selalu terjadi di tempat yang sama," lanjutnya.
Karena jika tidak ada pembukaan saluran dan menambah pompa air, daerah langganan banjir dan genangan air di kota Padang akan tetap seperti itu.
Fadel mengatakan anggaran yang tersedia di PUPR untuk perbaikan drainase 2018 sebesar Rp22 miliar, sedangkan kebutuhan mencapai Rp108 miliar. (*)
Berita Terkait
Pemkot Solok serahkan bantuan untuk korban longsor di Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 16:40 Wib
JEMARI Sakato lakukan respon tanggap darurat bencana banjir dan longsor Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 9:52 Wib
Solok Selatan bantu korban banjir Pesisir Selatan
Selasa, 26 Maret 2024 14:13 Wib
Banjir luapan Ciliwung di Kebon Pala Jakarta
Senin, 25 Maret 2024 13:05 Wib
Walhi nilai komitmen Gubernur Sumbar lemah soal penindakan perambah hutan
Senin, 25 Maret 2024 9:18 Wib
Satgas Bencana Pesisir Selatan catat kerugian akibat banjir capai Rp1 triliun
Minggu, 24 Maret 2024 18:59 Wib
Trauma pasca banjir bandang, warga minta batang air di Sawah Liek di keruk dan dipasang batu bronjong
Sabtu, 23 Maret 2024 13:48 Wib
Presiden tinjau pengungsi banjir di Demak
Jumat, 22 Maret 2024 15:23 Wib