Jakarta, (Antara Sumbar) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian enggan berkomentar soal pembentukan Densus Antikorupsi.
"Tentang Densus Tipikor, saya tidak ingin berkomentar dalam doorstop seperti ini, karena ini harus dijelaskan secara komprehensif," kata Jenderal Tito di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis, saat ditanya wacana pembentukan Densus Antikorupsi yang menimbulkan pro dan kontra sejumlah pihak.
Ia mengatakan bahwa pihaknya nantinya akan memberikan penjelasan secara lengkap kepada Menkopolhukam.
"Saya akan bertemu Menkopolhukam menjelaskan. Saya tidak ingin, jangan diadu-adu saya dengan komen lain yang sepotong-sepotong," katanya.
Wacana pembentukan Densus Antikorupsi kurang mendapat dukungan Wapres Jusuf Kalla. Kalla menilai belum ada urgensi pembentukan densus tersebut karena Polri sejauh ini telah melaksanakan fungsinya dengan baik serta adanya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kalla menguraikan, ada enam institusi yang yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, yaitu BPK, BPKP, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kehakiman, dan KPK.
Apabila hal ini bertambah lagi, kata Wapres JK, maka dikhawatirkan kerja pemerintah hanya membuat laporan dan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah.
Rencananya Densus Antikorupsi nantinya akan diisi oleh 3.650 polisi. Para polisi yang bekerja di densus ini diwacanakan akan digaji setara dengan gaji penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukkan Densus Antikorupsi mencapai Rp2,6 triliun. Densus ini nantinya akan berkantor di kompleks Polda Metro Jaya.
Polri menargetkan Densus Antikorupsi terbentuk pada akhir 2017 sehingga pada awal 2018 Densus bisa mulai bekerja. (*)
Berita Terkait
Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
Minggu, 3 Maret 2024 19:51 Wib
Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Minggu, 3 Maret 2024 16:58 Wib
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib
Mendagri ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib
Mendagri minta Pemkot Padang Panjang sosialisasikan terkendalinya Inflasi ke masyarakat
Rabu, 3 Mei 2023 17:57 Wib
Mendagri ingatkan pemda tidak sepelekan isu inflasi
Selasa, 30 Agustus 2022 14:04 Wib
Faldo Maldini: Penunjukan MenPAN-RB ad interim jaga fungsi pemerintahan
Selasa, 5 Juli 2022 13:04 Wib
Tri Tito Karnavian ajak TP PKK kembali ke ruhnya
Selasa, 29 Maret 2022 20:49 Wib