Wagub Akui Pembinaan SMA/SMK di Sumbar Belum Maksimal

id Nasrul Abit

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)

Padang, (Antara Sumbar) - Pembinaan dan pengawasan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Barat masih belum maksimal, akibat rentang jarak yang sangat jauh dari pusat pemerintahan provinsi di Padang ke kabupaten dan kota.

"Harusnya ada cabang dinas pendidikan di kabupaten dan kota agar pengawasan dan pembinaan bisa maksimal. Namun hingga sekarang dasar hukum pembentukannya belum ada," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dihubungi dari Padang, Jumat.

Ia mengatakan usulan untuk membuat cabang dinas itu telah diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi belum ada balasan.

"Kita berharap ada kepastian secepatnya terkait hal ini, karena imbasnya adalah pada kualitas pendidikan menengah di Sumbar," kata dia.

Nasrul mengatakan pengawasan dan pembinaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Sumbar dari Padang memang bisa dilakukan, tetapi tidak efektif dari segi waktu dan anggaran.

Apalagi, Sumbar juga memiliki kabupaten kepulauan seperti Mentawai yang akses transportasinya masih terkendala.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementrian terkait usulan cabang dinas tersebut.

"Sudah ada lampu hijau sebenarnya, karena secara lisan dikatakan izin membentuk cabang dinas itu sudah ada. Sayangnya, secara tertulis belum sampai di Sumbar," kata dia.

Usulan yang diajukan delapan cabang dinas (cabdin) pendidikan untuk mengurus 493 SMA dan SMK Negeri di Sumbar. Dua kabupaten dan kota diurus oleh satu cabdin, kecuali untuk daerah yang jauh seperti Mentawai dan Pesisir Selatan.

Tugas cabdin tersebut melakukan pembinaan, pengawasan, peningkatan kualitas dan pembangunan SMA dan SMK di Sumbar.

Ia mengatakan setelah izin tertulis pembentukan dari kementerian diterima, Sumbar segera membentuknya di daerah. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar