PWI: Lomba Transparansi Dana Desa Ajang Kontrol Pemerintah

id dana desa

Ilustrasi - Dana Desa. (Antara)

Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), Maryadi menyebutkan lomba transparansi penggunaan dana desa dapat dijadikan sebagai kontrol pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana desa.

"Mengawal dana desa dilakukan secara bersama, termasuk PWI bersama pemerintah melalui lomba ini dapat membatu pejabat pemerintah desa tidak terbelit kasus hukum," katanya di Pulau Punjung, Jumat.

Penilaian transparansi dana desa digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sumbar bekerja sama dengan PWI dalam menyongsong peringatan Hari Pers Nasional 2018 diharapkan tidak mendapat intervensi oleh pihak siapapun, kata dia.

"PWI kabupate/kota dalah hal ini Dharmasraya sendiri dalam penilaian akan memposisikan sebagai independen, begitu juga dengan anggota tim lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan satu nagari terbaik tampil dalam puncak HPN 2018. Penyerahan hadiah langsung diberikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Sementara, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dharmasraya, Hasto Kuncoro menyebutkan, tim penilai transparansi dana desa mulai melakukan verifikasi lapangan ke 11 nagari (desa adat) perwakilan setiap kecamatan.

"Tim penilai lomba transparansi dana desa bekerja sama dengan PWI dijadwalkan turan ke lapangan minggu depan, dan tim sudah terbentuk sebanyak 13 orang" ungkapnya.

Ia menjelaskan susuna tim terdiri Koordinator tim Asisten I Irsyad, Penanggungjawab Kepala Dinas PMD Abdi Amri, Ketua Tim Hasto Kuncoro, Sekretaris Kabid Pemerintahan Nagari Sasrawat, dan anngota Ketua PWI Maryadi, anggota PWI Zulfia Anita, Kabag Pemerintahan Asril, Kabid PKP Zuherdi, Kabid UEM Burhanuddin, Kasi KPPN Yuli Adri, Kasubag Otda Rizki Yulien Putra, Tenaga ahli Makhnius dan Ferawati.

Ia menjelaskan indikator penilaian akan dibagi ke dalam dua format, pertama tentang dokumen penyusunan kegiatan dana desa, dan kedua bagaimana publikasi pemerintah nagari terhadap pelaksanaan dan desa melalui media elektronik, cetak, dan online.

Secara kseseluruhan tim akan melihat kelengkapan dokumen terkait pelaksanaan dana desa dan sebagian akan memberikan pertanyaan terkait publikasi, tambah dia.

Sebelumnya, Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dipastikan dilaksanakan di Kota Padang setelah Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengeluarkan keputusan usai melaksanakan rapat pleno di Jakarta. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar