Bantuan Sosial harus Tepat Sasaran, kata Legislator Pariaman

id Bantuan Sosial

Bantuan Sosial harus Tepat Sasaran, kata Legislator Pariaman

Ilustrasi. (ANTARA FOTO)

Pariaman, (Antara Sumbar) - Kalangan DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, meminta pemerintah kota setempat cermat dan tepat sasaran dalam merealisasikan belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Perubahan 2017.

"Belanja bantuan sosial ini tidak ada dalam APBD induk 2017. Anggaran tersebut baru muncul pada RAPBD-P sehingga diharapkan peruntukan sesuai mekanisme yang ada," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Pariaman Fitri Nora di Pariaman, Jumat.

Jika anggaran tentang belanja bantuan sosial tersebut disetujui nantinya, DPRD akan mengawal pelaksanaan program itu untuk masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, dibutuhkan kerja sama banyak pihak, baik organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat setempat dalam mengawasi jalannya program tersebut.

Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Pariaman Jonasri meminta Pemerintah Kota Pariaman untuk membuat kategori prioritas masyarakat miskin yang layak dibantu melalui anggaran belanja bantuan sosial daerah.

"Baik itu bantuan berupa rehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin maupun bentuk lainnya. Ini membutuhkan kriteria yang jelas sehingga tepat sasaran dalam pelaksanaannya," katanya.

Ia menjelaskan kriteria tersebut dibutuhkan sebab pelaksanaan bantuan sosial yang pernah dilakukan pemerintah setempat ataupun lembaga sosial lainnya selama ini dinilai masih kurang tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman Afnil mengatakan belanja bantuan sosial yang diajukan pada APBD Perubahan 2017 difokuskan pada beras sejahtera.

Ia mengatakan penerapan belanja bantuan sosial tersebut akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman untuk memastikan realisasinya tepat sasaran.

"Dinas Sosial tidak menggunakan data penduduk miskin dari pemerintah daerah, namun berdasarkan yang dihimpun BPS sehingga jelas realisasinya," ujar dia.

Terkait dengan belanja bantuan sosial itu, kata dia, pemerintah daerah baru memfokuskan pada satu program saja. Namun, ke depan diupayakan berupa bentuk lainnya. (*)