Legislator Sarankan Pemerintah Daerah Kejar DAK Renovasi Sekolah ke Pusat

id DAK Renovasi Sekolah

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di didampingi Endre Saifoel (kanan), dan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo (kiri) menyerahkan plakat sebagai kenang-kenangan kepada Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur di 2x11 Kayu Tanam, Kamis (12/10). (Antara Sumbar/Aadiaat M. S)

Parit Malintang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Fikri Faqih menyarankan pemerintah daerah (Pemda) mengejar dana alokasi khusus (DAK) ke pusat dengan total anggaran Rp250 triliun untuk merenovasi bangunan sekolah.

"Berdasarkan data panitia kerja ada 1,3 juta ruangan dari 1,8 juta ruang belajar di sekolah di Indonesia rusak," kata Abdul Fikri usai jejak pendapat antara tim dari Komisi X dengan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat di Lapau Coklat di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kamis.

Sedangkan pemerintah pusat hanya merenovasi 62 ribu ruangan sekolah di Indonesia sehingga sisanya harus diperbaiki Pemda setempat, katanya.

Namun, lanjutnya Pemda juga keterbatasan anggaran sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia harus berlomba mendapatkan DAK tersebut.

"Oleh karena itu Pemda diharapkan melampirkan data yang akurat yang disertai bukti-bukti kerusakan ruangan sekolah untuk mendapatkan DAK tersebut," katanya.

Ia mengatakan permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini tidak saja tentang infrastruktur namun juga kurangnya tenaga pengajar atau guru.

Oleh karena itu ia meminta moratorium penerimaan guru aparatur sipil negara (ASN) segara dibuka agar kekurangan guru tersebut dapat diatasi.

"Dan hal ini telah menjadi catatan kami terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.

Namun untuk menerima guru ASN juga harus dilakukan rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sementara itu, Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengatakan pihaknya tidak dapat menyelesaikan persoalan pendidikan apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membangun dan merenovasi ruangan sekolah di daerah itu.

Ia berharap dana dari pemerintah pusat dapat membantu pihaknya dalam mengatasi permasalahan tersebut karena walaupun pihak komite sekolah meminta sumbangan untuk membangun dan merenovasi ruangan kepada orang tua murid juga dikategorikan sebagai pungutan liar.

Ia juga berharap pemerintah pusat membuka moratorium guru ASN karena saat ini di daerah itu kekurangan 1.240 guru SD dan 400 orang guru SMP.

"Dengan dibuka moratorium maka secara bertahap kekurangan guru dapat diselesaikan," tambahnya. (*)
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar