Parit Malintang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Fikri Faqih berharap Rancangan Undang Undang (RUU) Ekonomi Kreatif (Ekraf) juga mengatur setengah dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dialokasikan untuk modal pembinaan ekraf.
"Hal tersebut karena saat ini pembinaan terhadap pelaku ekraf sangat sedikit," katanya usai jejak pendapat antara tim dari Komisi X dengan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat (Sumbar) di Lapau Coklat Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kamis.
Padahal Ekraf direncanakan dijadikan salah satu sumber pendapatan negara terbesar oleh pemerintah karena potensinya cukup menjanjikan, ujarnya.
Potensi tersebut, lanjutnya dapat dilihat di berbagai daerah contohnya Sumbar yang memiliki berbagai jenis makanan enak serta karya seni yang patut dikembangkan.
Selain itu ia berharap pelaku ekonomi kreatif bermitra dengan lembaga keuangan untuk pembinaan serta membentuk rumah kreatif.
"Rumah kreatif tersebut dapat menampung produksi coklat, rendang yang pemasarannya juga dapat melalui dalam jaringan, kata dia.
Ia mengatakan usulan pembinaan tersebut juga menjadi perhatian oleh akademisi dan pelaku Ekraf Sumbar saat jejak pendapat siang tadi.
Akademisi tersebut, lanjutnya juga menyoroti tentang dalam RUU Ekraf membicarakan sanksi, namun tidak ada pengawasan.
"Dan hal tersebut akan menjadi perbincangan saat pembentukan RUU nanti," ujar dia.
Ia menyatakan saat ini Komisi X belum membentuk panitia kerja karena masih dalam tahap awal pembentukan RUU, namun jika sudah terbentuk pihaknya baru dapat menghitung kapan selesainya Undang-undang tersebut.
Sementara itu Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengatakan di kabupaten tersebut terdapat sejumlah ekonomi kreatif di antaranya pinyaram dan coklat.
Ia berharap pelaku ekraf membuat kemasan produknya menjadi lebih menarik sehingga minat konsumen terhadap produk tersebut meningkat.
"Anggota DPR pun juga mengusulkan hal tersebut," tambahnya. (*)
Legislator Harapkan Ruu Ekraf Atur CSR Perusahaan
Anggota Komisi X DPR RI Endre Saifoel (kiri), Abdul Fikri Faqih (tengah), dan Dr. Marlinda Irwanti Poernomo (kanan) saat jejak pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, di Lapau Coklat Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kamis (12/10). (Antara Sumbar/Aadiaat M. S)
