Ini Manfaat BUMDes

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong desa dan nagari (desa adat) di daerah itu membentuk Badan Usaha Milik Desa/Nagari untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah.

"Kita sudah surati kabupaten dan kota agar menyosialisasikan pada desa dan nagari untuk segera membentuk BUMDes," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Sumbar Syafrizal di Padang, Selasa.

Menurut dia, saat ini dari 885 desa dan nagari yang menerima kucuran dana desa, 345 diantaranya telah membentuk BUMDes/Nagari dengan modal awal sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta.

Tahun 2018 jumlah BUMDes/Nagari di Sumbar harus ditingkatkan karena berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Permendes Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, kegiatan BUMDes/Nag adalah salah satu prioritas.

Setidaknya, pada 2018 jumlah BUMDes/Nag bisa mencapai 500 unit dan 2019 seluruh desa dan nagari sudah memiliki lembaga itu.

BUMDes/Nag memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir.

Peran dari hulu misalnya, BUMDes bisa berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, mulai dari subsidi pupuk, benih dan lainnya.

Sedangkan di sektor hilir, BUMDes bisa jadi pengumpul hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa.

Bahkan, BUMDes juga bisa bermitra dengan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini dikelola oleh perbankan pemerintah dan sebagian perbankan swasta.

BUMDes, juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUMDes bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan saat ini dari 74 ribu desa penerima dana desa baru 18 ribu yang telah memiliki BUMDes.

Pihaknya mendorong hingga 2019, setidaknya 50 persen dari penerima dana desa sudah memiliki BUMDes, karena perannya dinilai strategis untuk membangun perekonomian di tingkat desa. (*)