Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Saidal Masfiyuddin mengatakan peningkatan sarana pendidikan belum menjadi fokus utama dalam RAPBD 2018 karena sebagian besar anggaran tersedot untuk gaji pegawai dan guru.
"Dalam RAPBD 2018 direncanakan anggaran urusan pendidikan mencapai 27,01 persen yakni sekitar Rp585,94 miliar, namun hanya sekitar 15 persen yang akan dimanfaatkan dalam meningkatkan sarana pendidikan," katanya di Padang, Selasa.
Politisi Golkar itu mengatakan sebagian besar dana pendidikan itu dipergunakan untuk gaji pegawai dan guru karena adanya pemindahan kewenangan pendidikan tingakta SMA/ SMK dari pemerintah kota dan kabupaten kepada pemerintah provinsi sejak tahun 2017.
Saat ini, jumlah SMA ,SMK dan SLBs di Sumbar sebanyak 664 unit, baik negeri maupun swasta yang tersebar di 19 kabupaten dan kota.
Ia mencontohkan untuk pengadaan komputer di setiap sekolah agar dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer.
Dalam anggaran perubahan tahun 2017 pemprov menganggarkan sebesar Rp8 miliar untuk pengadaan komputer di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK se-Sumbar.
Sementara dalam rancangan anggaran tahun 2018 pengadaan komputer sekolah SMA/SMK juga dianggarkan. Targetnya adalah sekitar 75 persen sekolah di Sumbar dapat melakukan ujian nasional dengan komputer.
"Kemudian pada tahun 2019 seluruh sekolah di Sumbar dapat mengerjakan ujian tersebut. Jumlah bantuan komputer yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah itu," kata dia.
Ia mengatakan terkait pemerataan pendidikan juga harus dilakukan karena kualitas pendidikan antara satu kota dengan kabupaten memiliki perbedaaan, terutama masalah fasilitas penunjanng.
"Kita berharap baik sekolah yang berada di daerah maupun pusat kota memiliki fasilitas yang memadai dalam sistem pembelajaran," kata dia. (*)
Pemindahan SLTA Jadi Beban Provinsi, Anggaran Pendidikan Tersedot untuk Gaji
Ilustrasi - (ANTARA SUMBAR/Aadiaat M. S.)
