Padang, (Antara Sumbar) - Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pol PP dan Damkar) Sumbar menduga sebagian informasi tentang rencana razia yang akan dilakukan di daerah dibocorkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga seringkali gagal.
"Indikasinya ada meski kita belum tahu pelakunya," kata Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Damkar Sumbar, Zul Aliman di Padang, Senin.
Bocornya informasi itu bisa terjadi di provinsi, bisa pula di daerah, karena setiap akan melakukan razia pihaknya selalu berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten dan kota.
Terkait kebocoran informasi itu, pihaknya sedang melakukan evaluasi. Jika terbukti personel Satpol PP Sumbar yang bermain, ia memastikan menindak tegas.
"Yang bersangkutan bisa dipecat," tambah dia.
Namun jika kebocoran terjadi di daerah, ia meminta kabupaten dan kota juga melakukan evaluasi yang sama.
"Informasi yang bocor membuat razia tidak efektif, karena itu harus ada solusinya,"ujar dia.
Satpol PP Sumbar hampir setiap bulan melakukan razia pada tambang ilegal di kabupaten dan kota yang melanggar peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di Sumbar.
Tambang tersebut diantaranya di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Padangpariaman, Pasaman, Solok, Solok Selatan dan Pasaman Barat.
"Razia akan tetap kita gelar hingga akhir tahun," kata dia. (*)
Berita Terkait
ANTARA jadi mitra media resmi Liga Bola Basket Indonesia (IBL)
Jumat, 22 Maret 2024 11:35 Wib
Satpol PP Damkar Agam rutin gelar razia petasan
Rabu, 20 Maret 2024 17:09 Wib
Satpol PP Pasaman Barat amankan dua pelayan kafe
Rabu, 20 Maret 2024 13:44 Wib
Satpol PP Damkar Agam kerahkan personil razia petasan
Sabtu, 16 Maret 2024 15:43 Wib
Satpol PP Pasaman Barat pasang surat edaran larangan selama ramadhan
Rabu, 13 Maret 2024 15:26 Wib
Wali Kota Solok minta Satpol PP tertibkan rumah makan buka saat puasa
Selasa, 12 Maret 2024 14:18 Wib
Satpol PP Damkar Agam amankan lima pemuda di rumah kontrakannya
Senin, 4 Maret 2024 14:35 Wib
Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Minggu, 3 Maret 2024 16:58 Wib