Polisi: Mari Bersama Antisipasi Radikalisme

id Nasrun Fahmi

Direktur Pembinaan MasyarAkat (Dirbinmas) Polda Sumatera Barat Kombes Pol Nasrun Fahmi. (ANTARA SUMBAR/Mario S Nasution)

Padang, (Antara Sumbar) - Polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar, mengajak masyarakat di provinsi itu untuk mengantisipasi radikalisme dan organisasi anti-Pancasila.

Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumbar, Kombes Pol Nasrun Fahmi di Padang, Senin, mengatakan seluruh pihak harus bekerja sama agar paham yang bertujuan memecah keutuhan bangsa ini tidak beredar di masyarakat.

"Saat ini kondisi di Sumbar masih tergolong kondusif namun kami terus melakukan pengawasan terhadap organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat agar tidak terjerumus," tambahnya.

Pihaknya juga melakukan pembenahan dengan melatih para Bintara Pembinaan Ketertiban dan Kemanan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam kegiatan "Quick Wins Rencana Strategi Polri" yang bertujuan memberikan sosialisasi penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila.

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri di suatu desa atau kelurahan, mereka berperan penting dalam menangkal paham radikal karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Melalui pembekalan ini mereka mendapatkan informasi tentang paham radikal, penyebarannya dan cara mengantisipasinya. Sleanjutnya hal ini akan mereka terapkan langsung di lapangan," katanya.

Begitu juga dengan Satpol PP, mereka akan berperan dalam penertiban kelompok radikal dan anti Pancasila sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemetaan daerah.

Mereka bertugas menertibkan lokasi-lokasi pemondokan dan tempat kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang ada di daerah itu.

Para Babinkamtibmas dan Satpol PP mendapat bekal untuk menyampaikan kepada pihak lain tentang bahaya radikal. Selain itu, mereka juga dapat melakukan pendataan wilayahnya untuk mencari keberadaan peredaran kelompok radikal.

Persoalan yang perlu diantisipasi saat ini adalah pemahaman agama yang sempit terhadap suatu ajaran. Mereka salah memahami ajaranyang ada sehingga perlu pengawasan.

"Di Sumbar tidak ada organisasi yang memiliki paham radikal, namun ada kelompok sosial yang saat ini masih dalam tahap pembinaan Polda Sumbar," lanjutnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar