Megawati Kemukakan Gagasan Politik Humanis

id Megawati

Megawati Kemukakan Gagasan Politik Humanis

Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, Rabu (27/9). (ANTARA SUMBAR/Muhammad Arif Pribadi)

Padang, (Antara Sumbar) - Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, mengemukakan gagasan "politik humanis" sebagai jalan politik yang ia pilih, dalam orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu.

"Politik Humanis adalah politik yang berwajah dan berjiwa kemanusiaan, bagaimana seharusnya kita memiliki empati dan menghayati perasaan orang lain," katanya di Padang.

Politik adalah alat untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia, sebutnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan definisi politik menurut Ir Soekarno, yaitu mengabdikan diri bagi kepentingan orang banyak.

"Definisi tersebut dalam artian membuat diri kita memiliki cita-cita dan tujuan abadi yang tidak berorientasi pada diri sendiri, sikap berpolitik seperti ini musti dipupuk," katanya.

Penerapan politik humanis, sebutnya akan melawan perilaku para aktor politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan.

Seperti melakukan fitnah, pembunuhan karakter secara sistemis, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik.

"Politik yang menghalalkan segala cara dijalankan maka hukum positif akan dimandulkan, pengetahuan akan jadi stempel pembenaran tindak kekerasan, pernyataan ilmiah digunakan sebagai legitimasi dari tindakan amoral dan inkonstitusional," katanya.

Di hadapan ratusan civitas akademis UNP serta undangan lainnya, puteri Bung Karno tersebut juga menyampaikan pelajaran lainnya mengenai politik.

Sebelumnya, Megawati menyampaikan orasi ilmiah dalam acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari UNP kepada dirinya.

Pemberian gelar itu dilakukan secara resmi melalui rapat senat terbuka UNP, yang dilangsungkan di Auditorium kampus.

Selain civitas akademis, penganugerahan gelar itu juga dihadiri mantan Wakil Presiden Boediono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BIN Budi Gunawan, dan sejumlah pejabat teras utama serta mantan menteri lainnya. (*)