Ini Rahasia Pentingnya Sinergi Antar-Instansi Lancarkan Program Perikanan

id perikanan, kelautan

Ini Rahasia Pentingnya Sinergi Antar-Instansi Lancarkan Program Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Antara)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Sinergi antar-instansi baik di pusat maupun di daerah merupakan hal yang penting untuk melancarkan program sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah agar benar-benar bisa diterapkan di lapangan.

Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, Jumat, mengakui bahwa sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pihak pemerintahan kabupaten/kota masih belum dijalankan secara maksimal.

"Terkait seluruh program yang direncanakan. Seperti asuransi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam termasuk pengolah dan pemasar," katanya.

Menurut dia, permasalahannya juga terkait dengan pola kerja sama antara KKP dan pemda yang berubah setelah diberlakukannya perubahan UU No 23/2014.

Dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut, ia mencontohkan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan sebagian besarnya dikelola oleh pemerintahan provinsi, sehingga hal tersebut dinilai juga menyulitkan kinerja pemerintahan kabupaten dan kota.

Sebelumnya, Abdul Halim juga menginginkan agar pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional yang dilakukan oleh KKP atau instansi terkait lainnya seharusnya tidak bergantung kepada investasi asing.

"Sudah sejak lama laut Indonesia menjadi ladang pencaharian bagi bangsa asing," katanya.

Menurut dia, sejumlah program seperti pengembangan beberapa pulau terluar yang melibatkan pihak asing dinilai bertolak belakang dengan semangat konstitusi.

Meski memiliki keterbatasan dana, katanya, pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam perencanaan program yang menggunakan dana APBN/APBD.

Ia mencontohkan, hal itu dapat dilakukan misalnya dengan melihat potensi perikanan yang digerakkan oleh masyarakat, kemudian memfasilitasi peningkatan nilai produknya serta membuka akses pasarnya.

"Biayanya murah dan dibutuhkan peran kolaboratif pemerintah pusat dan pemda. Jika anggaran pemerintah pusat terbatas, delegasikan ke pemda. Pemda harus lebih proaktif," kata Abdul Halim.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan agar laut Indonesia jangan sampai dikavling dan berbagai sumber daya laut yang terdapat di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Susi dalam sejumlah kesempatan telah melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling karena laut adalah masa depan bangsa yang dapat terwujud dengan tegaknya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan nasional.

"Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada," katanya. (*)