Meski Indikator Penilaian Bertambah, Sumbar Upayakan LAKIP 2017 Tetap BB

id Irwan Prayitno

Meski Indikator Penilaian Bertambah, Sumbar Upayakan LAKIP 2017 Tetap BB

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri). (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengupayakan agar nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 tetap BB, meskipun indikator penilaian bertambah dengan kinerja pejabat eselon III.

"LAKIP Sumbar 2016 indikatornya dua, kinerja pemerintah provinsi dan pejabat eselon II. Pada 2017 indikatornya ditambah kinerja pejabat eselon III. Ini yang wajib kita siapkan," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Kamis.

Ia menambahkan itu dalam penyampaian kesimpulan sementara pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemprov Sumbar 2017.

Menurutnya, jika kinerja pejabat eselon III seperti yang disyaratkan tidak bisa dimaksimalkan dalam dua bulan ke depan, kemungkinan nilai LAKIP Sumbar 2017 bisa menurun.

Namun, ia yakin hal itu bisa diatasi dengan membentuk tim kerja untuk mendorong peningkatan kinerja.

"Timnya kita buat dan langsung kerja. Pejabat eselon III kita kumpulkan menyambungkan antara input kegiatan, output dan outcome agar berdampak pada visi misi dan target," sebutnya.

Hal serupa menurut dia telah dilakukan untuk pejabat eselon II pada 2016 dan hasilnya LAKIP Sumbar dapat nilai BB.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah I Kementerian PAN RB, Ronald Andrea Anas mengemukakan indikator penilaian tersebut memang ditingkatkan pada 2017.

Bahkan, sejumlah kekurangan yang pada 2016 masih bisa "dimaafkan" pada 2017 tidak bisa lagi. Karena itu, penilaian LAKIP 2017 memang lebih berat.

Ia menilai, secara kinerja sebenarnya pemerintah daerah cukup bagus, tetapi dalam pengelolaan (managerial) seringkali keteteran, apalagi di tingkat pejabat eselon II, III apalagi eselon IV.

"Sebagian besar pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih memilih main aman dengan menerapkan cara kerja seperti yang dilakukan selama ini, tanpa ada keinginan untuk melakukan perbaikan. Padahal dalam dinamika pemerintahan harus ada upaya untuk peningkatan kinerja agar terus lebih baik," jelasnya.

Meski demikian, ia percaya dalam waktu beberapa minggu ke depan, jika Pemprov Sumbar memang berupaya meningkatkan kinerja pejabat eselon III, nilai LAKIP bisa bertahan pada BB.

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. (*)