Kemensos Matangkan Persiapan Jelang Perluasan PKH 2018

Jakarta, (Antara Sumbar) - Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan menjelang perluasan bantuan sosial nontunai berupa Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 dari enam juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta pada 2018.

"Secara marathon saya cek keseluruhan persiapan. Mulai dari data, anggaran, pencetakan kartu, pendamping, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang terlewat," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis yang diterima dari Humas Kemensos di Jakarta, Kamis.

Khofifah menjelaskan dari sisi data Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data. Ditargetkan, akhir Oktober 2017 ini verifikasi dan validasi basis data terpadu tersebut selesai.

Sedangkan terkait kesiapan anggaran, Khofifah menuturkan hal tersebut juga sudah aman. Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 telah dimasukkan perhitungan anggaran PKH untuk 10 juta KPM. Total anggaran yang disiapkan untuk perluasan PKH kepada 10 juta KPM ini sebanyak Rp17,4 triliun.

Begitu pula, dengan proses pencetakan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang memiliki fitur saving account dan e-wallet telah selesai. Dari target 10 juta kartu, telah tercetak sebanyak 13.790.000.

"Artinya jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Sisanya sebagai cadangan," ujarnya.

Khofifah mengatakan proses pencetakan kartu dilakukan oleh Perum PNRI. Saat ini KKS tengah memasuki fase personalisasi sebelum nantinya diaktivasi pada Desember 2017.

Dalam hal kesiapan pendamping, kata Khofifah, selain penambahan jumlah pendamping hingga 20.000 orang, Kementerian Sosial juga terus memberikan pembekalan dan bimbingan teknis agar pelaksanaan program di lapangan bisa berjalan mulus.

"Intinya Kementerian Sosial telah siap dengan rencana perluasan bansos non tunai. Saya optimistis semua berjalan dengan lancar," tuturnya.

Sementara itu, terkait bantuan pangan nontnai (BPNT) yang juga akan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat, Khofifah menegaskan bahwa Kementerian Sosial bersama Bulog dan Himpunan Bank Negara (BNI, Mandiri, BTN, dan BRI) pun telah siap.

Sebelumnya tahun 2017, BPNT baru bisa dinikmati sebanyak 1,28 juta KPM di 44 kota. (*)