Sering Banjir, Padang Diminta Konsekuen Rencanakan Tata Ruang

id DPRD Padang

Sering Banjir, Padang Diminta Konsekuen Rencanakan Tata Ruang

Koordinator Panitia Khusus (Pansus) I Bidang Pendapatan dan Pembiayaan DPRD Padang Wahyu Iramana Putra.(ANTARA SUMBAR/Istimewa)

Padang, (Antara Sumbar) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Sumatera Barat, diminta konsekuen dalam merencanakan tata ruang untuk menjaga keseimbangan pembangunan di daerah itu.

"Karena Padang merupakan daerah yang rawan bencana seperti banjir," kata Koordinator Panitia Khusus (Pansus) I Bidang Pendapatan dan Pembiayaan, Wahyu Iramana Putra usai Pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2017 bersama dinas terkait di Padang, Rabu.

Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota yang matang merupakan salah satu langkah dalam mengantisipasi bencana banjir agar tidak terjadi di masa mendatang.

Pemkot, ujarnya juga harus memiliki komitmen dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan meningkatkan pengawasan terhadap bangunan yang akan didirikan.

"Sehingga tidak ada lagi bangunan yang mematikan sistem drainase maupun berdiri di atas fasilitas umum," lanjutnya.

Ia menerangkan Dinas PUPR diharapkan untuk memasang setiap rencana pembangunan Kota Padang di setiap sudut kota itu.

"Sehingga masyarakat dapat melihat lokasi-lokasi yang memang bisa untuk mendirikan bangunan dan tidak mengganggu fasilitas umum," lanjutnya.

Selain itu, ia mengemukakan Dinas PUPR menargetkan pendapatan daerah dari IMB sebesar Rp14,11 miliar. Sehingga diharapkan dapat tercapai hingga akhir tahun.

"Jika tidak tercapai maka akan berpengaruh terhadap APBD Perubahan 2017 yang disulkan," katanya.

Masyarakat, sebutnya juga harus diberikan sosialisasi dan kepastian terhadap pengurusan IMB oleh dinas terkait, lama waktu pengurusan dan hal lainnya yang berkaitan dengan IMB tersebut.

Sementara itu pengamat bidang lingkungan hidup Dr Ardinis Arbain menilai keadaan saat ini dengan curah hujan tinggi, jalan tidak mampu menampung air dan gorong-gorong tidak optimal, mengakibatkan air menggenangi jalan.

Sehingga, ujarnya pemerintah perlu melihat tata bangunan termasuk pembuatan drainase dan trotoar. (*)