Padang, (Antara Sumbar) - Fraksi Golkar DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, meminta pemerintah setempat untuk menata drainase secara menyeluruh agar tidak terdapat genangan air ketika hujan.
"Terjadinya genangan air ketika hujan diakibatkan tidak ada dan tidak lancarnya sistem drainase di daerah itu," kata Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Padang, Zulhardi Z Latif di Padang, Senin.
Ia menambahkan pada beberapa titik di Padang ketika tejadi hujan beberapa jam, air sudah menggenangi, sehingga diperlukan upaya yang serius dari pemkot untuk menangani persoalan ini.
Selain itu, ujarnya pemkot juga harus memiliki komitmen dalam pemberian izin pendirian bangunan dan peningkatan pengawasan terhadap bangunan yang akan didirikan.
"Sehingga tidak ada lagi bangunan yang mematikan sistem drainase," lanjutnya.
Perbaikan drainase tidak hanya dilakukan di hulu dimana terdapat genangan banjir, namun dilakukan hingga ke hilir tempat saluran akhir pembuangan air.
"Jika pengerukan dan perbaikan drainase hanya dilakukan di lokasi tempat terjadinya banjir, maka hal itu hanya mengatasi banjir sementara, tidak untuk jangka panjang," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Perbekalan dan Perlengkapan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Samsurinal mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk melakukan perbaikan drainase.
Dinas PUPR merencanakan anggaran 2018 senilai Rp120 miliar untuk mengatasi banjir dan genangan air yang terjadi di kota itu.
Anggaran itu dipakai untuk membuka aliran got yang tidak berfungsi dan menambahkan pompa di setiap aliran sungai tersebut.
"Beberapa kawasan sudah dilakukan perbaikan dan pembersihan, seperti di Kampung Pondok dan kawasan lainnya," sebutnya.
Oleh karena itu, ujarnya pada tahun 2018 ditargetkan keseluruhan drainase di daerah itu dapat dilakukan penataan dan perbaikan secara menyeluruh. (*)
Banjir Ketika Hujan, Padang Perlu Penataan Drainase Menyeluruh
Salah Satu Kawasan di Jalan A Yani Padang tergenang air pada Sabtu (9/9). (Antara Sumbar/Ikhwan)
