Simpang Empat, (Antara Sumbar) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), menegaskan Program Nasional (Prona) pada 2017 tidak ada, dan yang ada hanya program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di tiga kecamatan.
"Untuk program PTSL juga gratis dan tidak dikenakan biaya di tiga kecamatan untuk 1.150 sertifikat. Jika ada yang mengaku ada Prona itu berita bohong dan masyarakat diharapkan jangan mudah tertipu," kata Kepala BPN Pasaman Barat, Rita Satra saat audensi Aliansi LSM dengan BPN Pasaman Barat, Selasa (29/8).
Ia menambahkan program PTSL diperuntukkan untuk tanan hamparan bagi semua lapisan masyarakat asal Warga Negara Indonesia, bukan untuk keluarga yang kurang mampu saja.
Ketiga kecamatan itu adalah Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Luhak Nan Duo.
"Saat ini yang sudah jalan untuk penerbitan sekitar 600 sertifikat. Mudah-mudahan sampai akhir tahun target 1.150 sertifikat bisa selesai untuk tahap pertama ini," ujarnya.
Sementara itu untuk tahap kedua yang sudah jalan, Pasaman Barat mendapat jatah 10 ribu bidang atau sertifikat dan yang sedang proses sekitar 2.400 sertifikat serta yang dalam pengukuran 150 bidang atau sertifikat.
"Kembali saya tegaskan jika ada oknum mengaku kepada masyarakat ada Prona itu adalah tidak benar," tegasnya.
Sementara Ketua Aliansi LSM Pasaman Barat, Helju Sepli Tuhari didampingi Dewan Kehormatan Aliansi LSM Pasaman Barat, Jasmir Sikumbang mengimbau masyarakat jangan tertipu dengan adanya oknum yang mengaku-ngaku mengusahakan pengurusan Prona.
"Apalagi jika ditingkat bawah sudah ada yang meminta uang kepada masyarakat. Jangan ada pungutan liar lagi dan jangan mudah dibujuk rayu oleh oknum yang meminta biaya kepada masyarakat," lanjutnya.
Pihaknya meminta BPN agar lebih menyosialisasikan program PTSL yang sedang berjalan. BPN harus transparan dalam setiap program yang sedang berjalan.
Hadir pada audensi itu Ketua LSM Eka Nusa, Liza Syafitri, Ketua LSM LP3DRI, Burhan Sikumbang dan sejumlah anggota LSM lainnya. (*)
Berita Terkait
Kemenag: Animo masyarakat urus sertifikat halal tinggi
Jumat, 5 April 2024 14:34 Wib
Kemenag Agam ajak pelaku UKM urus sertifikat halal
Rabu, 3 April 2024 15:26 Wib
Solok peroleh Sertifikat Adipura 2023 dari KLHK RI kategori kota kecil
Kamis, 7 Maret 2024 19:13 Wib
Pemkab Solok peroleh sertifikat Adipura 2023 dari KLHK RI
Rabu, 6 Maret 2024 20:48 Wib
RAT Koperasi Balai Kota Padang Tahun Buku 2023, Raih Sertifikat Koperasi Sehat dan Capai SHU 1,9 Miliar
Jumat, 23 Februari 2024 19:11 Wib
Pembagian sertifikat tanah di Majalengka
Jumat, 26 Januari 2024 14:03 Wib
Adakan penyuluhan, BPN Pasaman Barat targetkan 25.000 peta bidang tanah dan 8.000 sertifikat pada program PTSL
Selasa, 23 Januari 2024 18:35 Wib
BPJPH: 3,4 juta produk di Indonesia sudah bersertifikat halal
Rabu, 20 Desember 2023 8:35 Wib