Padangpariaman Jadi Percontohan Program Bibit Padi Unggul HKTI

Parit Malintang, (Antara Sumbar) - Ratusan hektare sawah di Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman, menjadi lokasi percontohan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program bibit padi unggul.

"HKTI tingkat provinsi telah memastikan itu dan petani setuju, sekarang sedang membicarakan tentang pembagian hasil sebelum program ini dijalankan," kata Ketua HKTI Padangpariaman Eri Zulfian di Parit Malintang, Selasa.

Namun, pihaknya pada awal pertemuan telah menawarkan pembagiannya, yakni apabila hasil padi melebihi enam ton per hektare maka hasil produksi dibagi dengan rincian 60 persen untuk petani dan 40 persen untuk HKTI.

Ia menjelaskan 40 persen tersebut nantinya digunakan untuk pembelian pupuk, membayar gaji penyuluh, serta mengembalikan modal.

"Tetapi apabila hasilnya tidak melebihi enam ton per hektare maka hasil produksi padi sepenuhnya milik petani," katanya.

Meski pihaknya telah menawarkan sistem bagi hasil, ujarnya, pembicaraan dengan petani juga diperlukan.

Ia mengharapkan HKTI tidak dirugikan karena sama-sama mengeluarkan modal untuk menjalankan program tersebut.

Dia menjelaskan kesempatan itu dapat dijadikan sebagai momentum untuk memastikan padi yang ditanam ditampung oleh HKTI karena jenis padi tersebut berbeda dengan yang biasa berada di provinsi itu sehingga dikhawatirkan akan sulit dipasarkan oleh petani.

Ia mengatakan bibit padi unggul yang akan ditanam di sawah tersebut, yaitu M70D dan M400 yang masa panennya hanya 70 hari.

Ia menyatakan dengan bibit unggul tersebut, sawah yang produktivitas padi enam ton per hektare bisa menjadi sembilan ton per hektare.

Eri menambahkan dipilihnya sawah di daerah tersebut karena luas lahan yang disediakan dalam satu lokasi melebihi 100 hektare serta didukung oleh irigasi yang masih bekerja dengan baik.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padangpariaman Yurisman Yakub mendukung dijadikannya daerah itu sebagai daerah percontohan.

"Namun kami mengharapkan pihak petani dan pemilik lahan tidak dirugikan," ujarnya.

Selain itu, pihak HKTI harus memastikan akan menampung padi tersebut karena dikhawatirkan berasnya tidak disukai di Sumbar karena berasal dari Pulau Jawa. (*)