Soal Ketimpangan Ekonomi, Ini Kata Fraksi Gerindra Padang

id kemiskinan

(ANTARA FOTO/ Rendhik Andika/mes)

Padang, (Antara Sumbar) - Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, meminta pemerintah setempat serius menangani ketimpangan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan pendapatan warga daerah itu.

"Kesenjangan pendapatan penduduk Kota Padang berdasarkan rasio indeks sebesar 0,35 persen," ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Delma Putra di Padang, Sabtu.

Ketimpangan ekonomi, tambahnya dapat ditangani lewat kebijakan dengan dilandasi penguatan ekonomi yang berbasis UMKM.

Namun selama ini, ujarnya belum terlihat upaya atau program yang serius dari dunia UMKM sebagai sektor utama, sehingga UMKM di daerah itu tidak berkembang dan tidak terbina secara optimal.

"Pemkot Padang harus mengevaluasi kembali kinerja dari OPD yang berkaitan dengan hal tersebut," ujarnya.

Selain itu, sebutnya pemerintah kota perlu berhati-hati terhadap kebijakan investasi yang menyasar kepada ekploitasi sumber daya alam yang terbukti gagal dalam mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

"Dengan demikian dibutuhkan lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang memampukan si miskin," ujarnya.

Hal itu, katanya seperti mempermudah masyarakat mengakses kredit perbankan agar terjadi pertumbuhan ekonomi, sehingga ketimpangan ekonomi yang terjadi dapat dikurangi.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan pembangunan ekonomi ditujukan berbasis masyarakat dan mendorong timbulnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Prioritas ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak wirausahawan baru, merehab rumah tidak layak huni dan pemberian santunan kematian untuk warga kurang mampu Kota Padang," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar